Ketua Komisi I DPRD Tapin Rustan Nawawi mengonfirmasi pihaknya terus memantau perkembangan koperasi merah putih di 126 desa dan 9 kelurahan. Pemantauan dilakukan langsung ke lapangan untuk memastikan kesiapan masing-masing wilayah.
"Untuk pencairan dana juga belum ada. Kepala desa masih menunggu karena anggarannya memang belum ada," kata Rustan, Jumat (22/8).
Baca Juga: Bocah 10 Tahun Banjarmasin Dirawat Intensif Akibat Gizi Buruk, Pemko Tanggung Biaya
DPRD berharap pada 2026 semua koperasi desa dapat mulai beroperasi dengan pendanaan yang terakomodasi sepenuhnya. Target ini menjadi prioritas untuk mewujudkan ekonomi kerakyatan di tingkat grassroot.
Kepala Dinas Perindustrian Tapin Yustan Azidin menegaskan pihaknya menyiapkan berbagai opsi permodalan agar koperasi tidak berhenti sebagai wacana. Skema pendanaan beragam sesuai surat edaran pusat, mulai dari Himbara, APBN, APBD, Dana Desa, CSR, hingga KSP atau KSPPS.
"Memang dari surat edaran dari pusat, skemanya bisa lewat Himbara, APBN atau APBD, Dana Desa, CSR, modal awal pendirian koperasi, hibah, bahkan KSP atau KSPPS," terang Yustan.
Baca Juga: PAM Bandarmasih Alokasikan Rp300 Miliar, untuk Peremajaan Pipa Ledeng di Banjarmasin
Rencana usaha koperasi disesuaikan kebutuhan masyarakat, fokus pada tiga sektor strategis: penyediaan sembako, gas elpiji, dan pupuk yang selalu memiliki pasar stabil di pedesaan.
Kendala utama saat ini adalah kelengkapan persyaratan administratif seperti NPWP dan rekening bank yang masih dalam proses penyelesaian. Kebingungan pengurus terbesar terletak pada pemilihan jalur permodalan yang paling memungkinkan diakses.
"Yang penting ada kemauan dulu. Nanti sambil jalan, kami bantu carikan solusi permodalan yang paling cocok," tegas Yustan.
Editor : M. Ramli Arisno