BANJARBARU – Komisi II DPRD Kota Banjarbaru bersama Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) menindaklanjuti keluhan masyarakat soal mahalnya harga LPG subsidi 3 kilogram. Senin (11/8), rombongan mengunjungi kantor PT Pertamina Patra Niaga Banjarmasin untuk mencari solusi.
Pertemuan dihadiri anggota Komisi II DPRD, TPID, dan jajaran Pemkot Banjarbaru. Fokus pembahasan adalah tingginya harga eceran LPG 3 kg di lapangan, termasuk mengupas penyebab dan langkah pengendalian.
“LPG 3 kg adalah kebutuhan pokok, terutama bagi rumah tangga kurang mampu dan pelaku usaha kecil. Kenaikan harga yang tidak terkendali sangat membebani warga,” tegas Anggota Komisi II DPRD Banjarbaru, Nurkhalis Anshari, Selasa (12/8).
Menurutnya, harga eceran harus kembali sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET) dan tidak berulang naik setiap tahun. Dalam pembahasan, Pertamina memaparkan faktor-faktor yang memengaruhi ketersediaan dan harga, mulai distribusi, penyaluran, hingga potensi penyelewengan jalur distribusi.
Sejumlah langkah disepakati, di antaranya pengawasan ketat dari agen hingga pengecer, pencocokan data penerima, sosialisasi HET secara masif, dan koordinasi rutin antara Pertamina, TPID, serta DPRD.
Pemkot Banjarbaru melalui TPID menyatakan siap mendukung dengan laporan berkala sebagai bahan evaluasi. DPRD menegaskan akan terus mengawal agar harga LPG 3 kg kembali stabil dan terjangkau.
Editor : Muhammad Rizky