Pj Sekda Yulian Herawati yang mewakili Bupati Andi Rudi Latif menjelaskan, penurunan pos "Lain-lain PAD yang sah" disebabkan anjloknya proyeksi pendapatan BLUD RSUD dan puskesmas. Penurunan terjadi pada layanan rawat inap, rawat jalan, laboratorium, dan farmasi.
"Kami melakukan pengawasan langsung, pemanfaatan aplikasi pajak daring, serta sosialisasi melalui media untuk menekan kebocoran PAD," ujar Yulian dalam rapat paripurna yang membahas RAPBD Perubahan 2025.
Baca Juga: Realita Pahit Lalu Lintas Tabalong, 679 Pelanggar dalam 14 Hari, Pengendara Bawah Umur 92 Kasus
Pemkab menerapkan strategi komprehensif untuk mendongkrak PAD melalui pemutakhiran data objek dan subjek pajak, digitalisasi pemungutan, pelatihan aparatur, serta edukasi publik guna meningkatkan kepatuhan wajib pajak.
"Kami juga melakukannya secara rutin dan terus menerus, sehingga diharapkan masyarakat lebih meningkat lagi untuk berperan aktif dalam membayar pajak daerah sesuai jenis pajaknya," tegasnya.
Terkait penambahan belanja tak terduga yang dipertanyakan Fraksi PDIP, Yulian menjelaskan langkah tersebut untuk mengantisipasi keadaan darurat dan mendukung program prioritas nasional. Program tersebut meliputi makan bergizi gratis, koperasi, penanganan stunting, pengentasan kemiskinan, pengendalian inflasi, dan infrastruktur sanitasi.
Mengenai penggunaan SiLPA (Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran), Pemkab menegaskan anggaran tersebut merupakan penerimaan pembiayaan yang sah dan telah diaudit BPK RI. Realisasi belanja tahun 2024 mencapai 94,21% dari total anggaran, sementara pendapatan daerah melampaui target sebesar Rp536 miliar.
Pemkab memastikan seluruh program dalam RAPBD-P 2025 tetap sejalan dengan visi misi kepala daerah dan program prioritas pembangunan daerah, termasuk kegiatan padat karya dan pemberdayaan ekonomi rakyat kecil.
Editor : M. Ramli Arisno