“Jangan hanya mengejar selesai cepat, tapi mutu dilupakan. Titian ini bukan proyek kecil. Ini menyangkut keselamatan dan aktivitas harian warga,” tegas Ketua Komisi III, Muhammad Ridho Akbar ketika ditemui Radar Banjarmasin, Rabu (30/7/2025) pagi.
Politikus muda Partai Golkar ini mengungkapkan bahwa Komisi III telah mengawal sejak tahap awal pembahasan anggaran di APBD bersama Dinas PUPR. Bahkan, akan terus memantau lewat rapat kerja dan kunjungan lapangan untuk memastikan progresnya berjalan sesuai rencana.
“Nilai anggarannya kami nilai proporsional. Tapi tetap harus dikawal. Kami tidak mau mendengar ada material murah atau pengerjaan asal jadi,” ujarnya.
Ketua KNPI Kota Banjarmasin ini juga menyoroti tantangan teknis di lapangan seperti sempitnya lokasi kerja dan interaksi langsung dengan warga. Ia mendorong kontraktor untuk aktif berkomunikasi dengan RT dan tokoh masyarakat agar proses pengerjaan tidak menimbulkan konflik sosial.
“Penyedia jasa harus memahami kultur lokal. Jangan datang-datang langsung kerja tanpa komunikasi. Ini bisa menimbulkan resistensi. Karena kalau dikoordinasikan sejak awal, warga pasti mendukung,” imbuhnya.
Komisi III berkomitmen menjalankan fungsi pengawasan hingga proyek tuntas. Pihaknya akan melakukan inspeksi mendadak dan membuka ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan laporan langsung ke dewan.
“Kalau ada masalah, lapor saja ke kami. Proyek ini kami perjuangkan dari awal, jadi kami juga ingin memastikan hasilnya bisa benar-benar dirasakan warga,” ujarnya.
Ia berharap, perbaikan titian ini bisa jadi contoh baik untuk proyek infrastruktur lainnya di Banjarmasin. “Jangan berhenti di sini. Masih banyak kawasan padat yang butuh perhatian serupa. Kalau ini berhasil, kita dorong Pemko lanjutkan di titik lain,” pungkasnya.
Editor : Sutrisno