BANJARMASIN – Beberapa titik di ruas Jalan Banjarbaru-Batulicin mengalami kerusakan dan membahayakan pengendara.
Namun, akhirnya ada gambaran langkah penanganan.
Pemprov Kalsel akan menanganinya tahun ini, khusus di Trase Bunglai.
Untuk diketahui, di ruas jalan ini, ada tiga titik yang mengalami kerusakan parah. Selain Trase Bunglai, dua titik lain ada di Trase Gunung Papua, dan Trase Kelok 12.
Dua trase terakhir, akan didanai oleh pemerintah pusat.
“Tahun ini, akan ditangani untuk Trase Bunglai. Saya lupa rinciannya, anggarannya sekitar Rp100 miliar,” beber Plt Kepala Dinas PUPR Kalsel, M Yasin Toyib, Jumat (25/7/2025).
Diakuinya, beberapa titik di tiga trase tersebut memang kondisinya harus ditangani, karena membahayakan pengendara yang melintas di sana.
“Ada yang ambrol, terlebih di sekitar tanjakan dan turunan,” paparnya.
Lalu bagaimana dengan dua trase lain?
Yasin menerangkan, dari koordinasi terakhir, pemerintah pusat melalui Kementerian PUPR akan membantu penanganannya.
Namun, belum ada pernyataan tertulis.
“Rencananya dibantu oleh pemerintah pusat. Kami menunggu. Yang pasti, untuk Trase Bunglai kami kerjakan dulu tahun ini, karena berisiko terjadinya kecelakaan,” ungkapnya.
Sebelumnya, pada Maret lalu, Komisi III DPRD Kalsel mendatangi Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Marga Kementerian PUPR untuk penanganan ruas jalan tersebut.
Kedatangan mereka untuk mendorong pembiayaan melalui APBN.
Dari kunjungan tersebut, Komisi III mendapat kabar bagus.
Pemerintah pusat menjanjikan akan membantu pembiayaan perbaikan.
“Penanganan ruas jalan yang rawan di Jalan Batulicin-Banjarbaru sudah ada kejelasan. Terutama di tiga titik rawan, yaitu Gunung Papua, Kelok 12, dan Bunglai. Pertengahan September 2025, insya Allah dokumen perencanaannya selesai, sehingga tahun 2026 bisa mulai dikerjakan,” kata Wakil Ketua DPRD Kalsel, Kartoyo usai pulang dari Jakarta, Maret lalu.
Demi penanganan ruas jalan ini, pemerintah pusat rencananya akan menggelontorkan anggaran sebesar Rp400 miliar.
Direktur Jenderal Bina Marga, Roy Rizali Anwar menegaskan pembangunan jalan ini menerapkan pola kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah.
“Pemerintah daerah menyiapkan dana APBD untuk desain dan sebagian konstruksi. Sementara sisanya akan ditanggung pemerintah pusat,” terang Roy.
Editor: Eddy Hardiyanto
Editor : Arief