MARTAPURA - Bupati Kabupaten Banjar, H Saidi Mansyur menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Pencegahan Korupsi yang digelar serentak se-Kalimantan Selatan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia, Rabu (23/7/2025).
Rakor yang berlangsung di Ruang Paripurna DPRD Banjar ini juga melibatkan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Kalsel, serta diikuti oleh Ketua DPRD Banjar, H Agus Maulana, Sekda Banjar, para staf ahli, inspektorat, dan kepala SKPD.
Kehadiran Bupati Saidi Mansyur menunjukkan komitmen Pemerintah Kabupaten Banjar dalam memperkuat tata kelola Pemerintahan yang bersih dan transparan. Terutama pada sektor krusial seperti perencanaan dan penganggaran daerah.
Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah III KPK, Ely Kusumastuti dalam paparannya menegaskan Rakor ini bukan sekadar seremoni. Melainkan momentum strategis untuk mengulas kondisi nyata proses penyusunan anggaran dan potensi korupsi yang mengintainya.
“Kami ingin menunjukkan wajah sebenarnya dari proses perencanaan dan penganggaran di Provinsi Kalsel. Ini bukan soal format, tapi soal risiko nyata yang harus dicegah sejak awal,” ujar Ely.
Ia menyebut, hampir 90 persen potensi kerugian negara terjadi pada tahap awal perencanaan hingga pengadaan barang dan jasa. Karena itu, sektor ini kini menjadi titik fokus KPK dalam aksi pencegahan korupsi di daerah.
KPK juga mendorong sinergi lintas sektor agar proses penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dapat dilakukan secara transparan dan akuntabel. “Jika perencanaan sudah tepat, maka potensi korupsi bisa ditekan secara signifikan,” tegas Ely.
Agenda ini kata Elly, diharapkan jadi atensi seluruh jajaran pemerintah daerah, untuk lebih waspada terhadap potensi penyimpangan dalam pengelolaan anggaran.
“Selain itu juga harus memperkuat pengawasan internal demi menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih dari korupsi,” tandasnya.
Editor : Fauzan Ridhani