BANJARMASIN – Kementerian Pertanian (Kementan) mengungkap temuan beras yang diduga dioplos dan pelanggaran standar mutu. Tak sedikit jumlahnya, sebanyak 212 merek beras. Bagaimana dengan di Kalsel, apakah beras oplosan tersebut juga masuk dan dijual?
Kepala Dinas Perdagangan Kalsel, Ahmad Bagiawan menegaskan pihaknya belum mendapatkan laporan adanya beras yang diduga oplosan tersebut beredar di Kalsel.
Meski demikian, ia menduga sudah ada yang masuk mesti belum ditemukan.
Pihaknya menjanjikan dalam waktu dekat akan melakukan pengawasan secara intensif peredarannya.
“Secara resmi belum ada laporannya yang masuk ke Kalsel. Tapi dengan temuan Mentan itu, tak menutup kemungkinan sudah masuk ke beberapa daerah di Indonesia, termasuk di Kalsel,” sebut pria yang akrab disapa Gia itu, Rabu (16/7/2025).
Mengantisipasi beras oplosan tersebut masuk ke Kalsel, pihaknya akan membentuk tim bersama pihak terkait.
Salah satunya dengan melibatkan Polda Kalsel.
“Kami akan rapat koordinasi dulu. Ada hal-hal teknis yang perlu dibahas, sehingga ketika turun sidak, akan menemukan langsung pelaku besarnya, dan akar permasalahannya,” katanya.
Gia mengaku pihaknya sudah mendapat daftar nama merek dan jenis beras yang diduga oplosan tersebut.
Saat sidak nanti, akan memudahkan pihaknya menemukan.
“Yang pasti, kami sudah siap mengantisipasi masuknya beras oplosan ini ke Kalsel. Pemerintah harus hadir,” tegasnya.
Pejabat yang baru dilantik 14 Juli tadi itu mengimbau kepada masyarakat agar lebih awas dan teliti saat membeli beras.
“Jangan sampai, selain dirugikan dengan harga, kesehatan juga terdampak karena kualitasnya yang tak sesuai,” pesannya.
Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Kalsel, Kombes Pol M Gafur Aditya H Siregar menerangkan jauh hari sebelum adanya kasus ini mencuat di pusat, pihaknya sudah melakukan pengawasan terhadap peredaran dugaan beras oplosan masuk ke Kalsel.
Gafur juga menegaskan, pihaknya sampai ini belum menemukan adanya beras oplosan yang masuk ke Kalsel.
“Kami melakukan sidak setiap hari. Tak hanya beras, juga kebutuhan pokok lain seperti minyak subsidi,” tegasnya.
Tak ingin kecolongan dan sebagai bentuk antisipasi, pihaknya akan menggelar rapat koordinasi dengan pemerintah provinsi dan para kelompok tani.
“Hari ini, kami juga melakukan rapat koordinasi dengan Satgas Pangan Pusat,” terang Gafur.
Menurutnya, Polda Kalsel dalam melakukan pengawasan distribusi beras sebelum sampai ke tangan konsumen, dilakukan sejak di tangan petani, pengepul, penggilingan, agen beras hingga pengecer beras.
“Semua alur distribusi dilakukan pemantauan hingga ke tangan konsumen,” tegasnya.
Dari temuan sebanyak 212 merek beras yang diduga melakukan pengoplosan dan pelanggaran standar mutu itu, Mentan mengungkap modus yang digunakan tidak hanya merugikan konsumen secara kualitas, tetapi juga menyebabkan kerugian ekonomi yang diperkirakan mencapai Rp99 triliun per tahun.
Amran Sulaiman mengatakan berbagai merek tersebut tidak memenuhi standar berat kemasan, komposisi, dan labelisasi yang seharusnya.
Beberapa merek tercatat menawarkan kemasan 5 kg, padahal isinya hanya 4,5 kg.
Banyak di antaranya mengklaim beras premium, padahal sebenarnya berkualitas biasa.
Editor: Eddy Hardiyanto
Editor : Arief