BANJARMASIN – Menekan lonjakan harga elpiji 3 kilogram di eceran, Pemko Banjarmasin berencana menetapkan HET di tingkat sub pangkalan.
YLK Kalsel mendukung langkah ini.
Bahkan, mendorong agar mengaktifkan kembali Satgas Pengawasan LPG serta memperketat penggunaan kartu kendali.
Ketua Yayasan Lembaga Konsumen (YLK) Kalimantan Selatan, Akhmad Murjani menilai satgas dan kartu kendali dinilai efektif menekan penyalahgunaan gas melon yang seharusnya diperuntukkan bagi masyarakat kurang mampu.
“Dulu pemko sudah bentuk Satgas LPG, dan juga menerapkan kartu kendali untuk pembelian elpiji subsidi. Tapi sekarang seperti tidak berjalan lagi. Padahal ini penting agar subsidi tepat sasaran,” ujarnya, Selasa (15/7/2025) pagi.
Murjani mengungkapkan, aturan pemko sebenarnya sudah tegas.
ASN, pengusaha, rumah makan, hotel, dan usaha lainnya dilarang membeli elpiji 3 kg.
Bahkan, data penerima subsidi pun telah tersedia di setiap pangkalan resmi.
“Masalahnya sekarang pengawasan di lapangan yang lemah. Harga di pengecer bisa tembus Rp50 ribu per tabung. Ini jelas tidak sesuai HET,” tegasnya.
YLK juga mendorong agar pemko lebih proaktif berkoordinasi dengan agen-agen elpiji untuk menggelar pasar murah.
Menurutnya, sistem ini bisa dijalankan secara bergiliran oleh setiap pangkalan resmi di bawah naungan agen.
“Jadi agen tunjuk pangkalan untuk adakan pasar murah. Jual elpiji bersubsidi sesuai HET. Dengan begitu harga di bawah bisa ditekan, dan masyarakat terbantu,” saran pria yang juga seorang akademisi ini.
Murjani menambahkan, informasi dari Hiswanamigas Kalsel menyebutkan bahwa stok elpiji 3 kilogram dalam kondisi aman dan mencukupi.
Artinya, kelangkaan dan lonjakan harga di lapangan lebih disebabkan oleh kebocoran distribusi dan lemahnya pengawasan.
“Kalau sistemnya diperkuat lagi, seperti dulu saat satgas aktif dan kartu kendali diterapkan, pasti akan jauh lebih tertib,” pungkas Murjani.
Editor : Eddy Hardiyanto