AMUNTAI - Bupati Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU), H Sahrujani sampaikan jawaban eksekutif atas pandangan umum fraksi-fraksi dewan di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) HSU. Yakni, terkait Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025, di Aula Paripurna DPRD HSU, Kamis (10/7/2025).
Diketahui, Rabu (9/7/2025) dalam agenda Paripurna, masing-masing fraksi telah menyampaikan pandangan terhadap raperda tersebut. Di mana pihak legislatif lewat fraksi dewan menekankan efektivitas dan prioritas utama dalam penggunaan APBD perubahan nantinya.
Bupati Kabupaten HSU, H Sahrujani mengapresiasi seluruh fraksi atas perhatian, saran, serta dukungan yang telah disampaikan dalam forum resmi tersebut. Terkait pertanyaan fraksi mengenai rendahnya serapan anggaran pada semester pertama 2025, bupati menjelaskan hal tersebut disebabkan oleh sejumlah faktor teknis.
Di mana faktor-faktor teknis tersebut menyebabkan rendahnya serapan anggaran SKPD, antara lain keterbatasan sumber daya manusia. Hal itu mempengaruhi kinerja SKPD, serta adanya perpindahan versi katalog elektronik dari versi 5 ke versi 6 pada awal tahun 2025 ini.
Seputar program penurunan stunting, Bupati HSU H Sahrujani, menyatakan keyakinannya bahwa program dijalankan masih efektif meskipun waktu pelaksanaan tersisa enam bulan. “Meskipun sisa waktu enam bulan, kami yakin masih efektif dan berpotensi menurunkan prevalensi stunting, lewat pemberian telur bebek yang dapat meningkatkan tinggi badan dan kadar nutrisi penting pada anak,” terangnya.
Sedangkan, terkait pengelolaan sampah, jelas dia, ada tiga langkah strategis pemerintah daerah yakni, rencana aksi pengelolaan sampah di hulu dilakukan melalui sosialisasi pengelolaan sampah di sekolah dan masyarakat, serta pembentukan bank sampah di desa dan kelurahan.
Kemudian, pengelolaan sampah di tengah melalui pembentukan TPS-3R, TPST, dan Pusat Daur Ulang (PDU) di 10 kecamatan serta optimalisasi armada pengangkut sampah di desa dan kelurahan. Terakhir, pengelolaan sampah di hilir melalui pemenuhan sistem sanitary landfill, pengadaan teknologi pengolah air lindi, alat pencacah sampah organik, serta pembangunan rumah kompos.
Lebih lanjut, ia juga menanggapi sejumlah isu strategis lainnya yang disoroti fraksi DPRD, diantaranya, pengalokasian anggaran dilakukan dengan mempertimbangkan asas keadilan. Program unggulan agrominapolitan memperoleh tambahan alokasi anggaran, dan pendistribusian bantuan sosial kini berbasis data terpadu kesejahteraan sosial nasional.
Kemudian, penambahan anggaran untuk penanggulangan banjir, kekeringan, dan kebakaran lahan. Antisipasi dan mitigasi terhadap kenaikan harga LPG 3 kilogram, serta upaya peningkatan kualitas pendidikan dan penanganan rendahnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM).
Selanjutnya, penyesuaian terhadap program kegiatan yang ditunda dalam perubahan APBD 2025. Kegiatan ini dipimpin Ketua DPRD HSU H Fadilah, hadir unsur Forkopimda HSU, para asisten dan staf ahli Bupati, kepala SKPD di lingkungan Pemkab HSU dan undangan.
Editor : Fauzan Ridhani