BANJARMASIN – Hingga triwulan kedua tahun 2025, Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Pasar Baiman baru mengumpulkan Rp1,8 miliar.
Angka itu jauh dari harapan DPRD Kota Banjarmasin. Sedikitnya perusahaan pelat merah itu bisa menyumbang dua kali lipat lebih besar.
“Dahulu waktu pasar masih diurus Disperdagin (Dinas Perdagangan dan Perindustrian), setahun bisa Rp8 miliar. Logikanya, semester pertama minimal Rp4 miliar. Sekarang cuma Rp1,8 miliar. Ada apa ini?” kata Ketua Komisi II, Faisal Hariyadi usai rapat Badan Anggaran (Banggar), Jumat (4/7) sore
Menurut legislator dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) ini, dewan sebenarnya tak ingin buru-buru menghakimi perusahaan yang masih muda itu.
Namun, kinerja yang dianggap stagnan memaksa pihaknya mempertanyakan kapasitas direksi.
“Sejak berdiri Januari lalu, direksi berjanji menyetor business plan. Nyatanya, sampai hari ini belum ada kami terima,” beber Faisal.
Komisi II yang membidangi ekonomi dan keuangan ini menilai sektor pasar tradisional punya potensi besar mendongkrak pendapatan asli daerah (PAD).
“Dengan status badan usaha, perumda mestinya lebih lincah dari dinas,” kata Faisal.
Ia pun meminta jajaran direksi Perumda Pasar Baiman dihadirkan pada rapat besok, Sabtu (5/7) siang. Pihaknya ingin meminta penjelasan dari direksi mengapa pendapatannya minim.
“Kalau ada kendala, mari kita carikan solusinya bersama pemko. Jangan dibiarkan.”
Ia menyatakan dewan memberikan perlakuan sama terhadap semua perusahaan daerah, termasuk PALD maupun PAM Bandarmasih.
"Selama target tidak tercapai, ya dievaluasi,” kata Faisal.
Sementara itu, Dewan Pengawas (Dewas) Perumda Pasar Baiman, Edy Wibowo membenarkan capaian direksi masih jauh dari memuaskan.
“Baru Rp1,8 miliar memang belum maksimal. Tapi harus diingat, perpindahan manajemen, sistem retribusi, dan pembenahan lainnya butuh waktu,” ujarnya.
Ia memastikan, Dewas akan melakukan evaluasi performa direksi. Pihaknya mendorong agar kinerjanya meningkat. Sebab tujuan Perumda Pasar Baiman didirikan adalah untuk meningkatkan PAD.
“Enam bulan terlalu singkat untuk menyimpulkan gagal. Ini kan lagi berproses. Tahun pertama ini setidaknya harus sejajar dengan capaian Disperdagin dulu,” tekannya.
Jika sampai tutup tahun target tak kunjung terkejar, Edy berjanji mengusulkan evaluasi menyeluruh. “Itu sudah jadi catatan. Konsultasi dengan Disperdagin pun terus berjalan,” tutup Edy yang juga menjabat Kepala Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD) Banjarmasin ini.
Editor : Muhammad Syarafuddin