RANTAU – Pemerintah Kabupaten Tapin tak tinggal diam menyuarakan kebutuhan dunia pendidikan. Dalam audiensi dengan Sekretaris Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) RI, Kamis (22/5/2025).
Bupati Tapin, H Yamani bersama Wakil Bupati Tapin, H Juanda didampingi beberapa Kepala Dinas menyampaikan permohonan serius. Transformasi sarana-prasarana pendidikan harus menyentuh Tapin, jangan sampai luput lagi!
Permintaan ini disampaikan untuk menindaklanjuti Program Hasil Terbaik Cepat Presiden RI yang digagas untuk percepatan revitalisasi sekolah di seluruh Indonesia. Data Tapin sudah dipegang, ratusan ruang kelas rusak, guru mengajar dalam keterbatasan, bahkan akses digital belum merata. “Ini data real lapangan, bukan hanya Dapodik. Kami minta rehab ruang kelas, ruang guru, WC, sampai media pembelajaran digital,” ucap Kepala Bappelitbang Tapin, Meidy Harris Prayoga.
Tanggapan dari pusat pun cukup positif. Menurut Inu Kertajati, Ketua Tim Penilai Kemendikdasmen, memastikan bahwa pada 2025, Tapin bakal dapat jatah revitalisasi untuk 9 satuan pendidikan. “Masih tahap finalisasi Perpres untuk teknis penyaluran. Tapi Tapin masuk radar,” ujar Meidy memberitahukan.
Meski baru sembilan, pemerintah daerah berharap akan ada perluasan pada tahap berikutnya. Terlebih, kebutuhan Tapin memang tidak kecil.
“Data kerusakan ruang kelas Tapin per 2024, untuk PAUD rusak berat 14 ruang, rusak sedang 41 ruang, untuk SD kondisinya rusak berat 86 ruang, rusak sedang 299 ruang dan SMP kondisinya rusak berat 15 ruang, rusak sedang 60 ruang. Total unit pendidikan yang ada di Tapin: PAUD atau PNF 212, SD 178, SMP 28,” tambahnya.
Tak berhenti di 2025, Bupati Tapin juga resmi mengajukan permohonan DAK Fisik untuk tahun anggaran 2026. Targetnya, Tapin bisa ditetapkan sebagai lokus penerima program nasional revitalisasi sarpras pendidikan. “Kami siap ikuti prosedur, yang penting sekolah-sekolah kami segera diperbaiki. Anak-anak kami harus punya ruang belajar yang layak. Semoga usulan yang kami sampaikan, bisa mendapatkan respons yang baik dari Kementerian,” katanya.
Editor : Fauzan Ridhani