BANJARMASIN – Rencana menghadirkan Sekolah Rakyat bagi masyarakat marjinal mendapat sambutan positif dari DPRD Kota Banjarmasin.
Ketua DPRD Banjarmasin, Rikval Fachruri mengatakan bahwa pemerintah tidak boleh terhambat hanya karena soal lahan.
“Kita semua paham, lahan di Banjarmasin sangat terbatas. Tapi jangan sampai itu jadi alasan untuk menghambat program yang tujuannya sangat mulia,” ujar Rikval, Jumat (23/5/2025) pagi.
Politisi muda Partai Golkar ini mendorong Pemko Banjarmasin agar segera memetakan aset-aset milik daerah yang belum termanfaatkan secara maksimal.
Bangunan atau lahan tersebut bisa dioptimalkan sementara waktu sembari menyiapkan lahan permanen.
“Misalnya balai warga, gedung eks kantor kelurahan, atau ruang publik yang bisa difungsikan sementara untuk kegiatan belajar. Jangan tunggu semuanya ideal dulu. Semangat gotong royong bisa jadi solusi,” tambahnya.
Selain memanfaatkan aset yang ada, kolaborasi dengan sektor swasta dan BUMN juga dinilai penting.
Pemko bisa menggandeng mitra potensial yang memiliki kepedulian terhadap dunia pendidikan.
“CSR perusahaan bisa diarahkan untuk mendukung sarana pendidikan alternatif seperti Sekolah Rakyat,” terangnya.
Tak hanya itu, komunitas sosial dan organisasi kepemudaan juga bisa dilibatkan.
Misalnya karang taruna, KNPI dan banyak komunitas lain yang punya semangat dan sumber daya untuk mendukung ini.
DPRD menyatakan siap menjadi mitra strategis dalam mewujudkan pendidikan inklusif di Banjarmasin.
“Kalau ini menjadi prioritas eksekutif, kami akan dukung penuh dalam pembahasan anggaran dan kebijakan,” tegasnya.
Untuk itu, dewan meminta agar pemko segera membuat roadmap pelaksanaan program Sekolah Rakyat.
Termasuk pemetaan kebutuhan infrastruktur, tenaga pengajar, serta lokasi prioritas.
“Dengan begitu, kita bisa bahas dan kawal bersama agar tepat sasaran dan berkelanjutan,” pungkas Rikval.
Editor : Eddy Hardiyanto