BANJARMASIN – Sejumlah mobil kepala dinas diwacanakan akan diganti dengan mobil listrik.
Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Kalsel mengusulkannya ke DPRD Kalsel.
Pergantian kendaraan listrik ini diusulkan pada saat pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur 2024, Kamis (17/4) tadi.
Kepala Dinas ESDM Kalsel, Isharwanto mengklaim dengan beralihnya mobil listrik banyak untungnya.
“Di tengah efisiensi, kendaraan listrik menjadi solusi. Apalagi ramah lingkungan,” ujar pria yang akrab disapa Kelik itu.
Menurutnya, untuk pengadaannya jika tak tersedia anggaran lebih, bisa dengan sistem sewa.
Atau melibatkan pihak ketiga.
“Pemprov tak lagi mengeluarkan anggaran untuk pemeliharaan dan bahan bakar, sangat efisien,” sebutnya.
Pemakaian mobil listrik untuk pejabat ini sudah diterapkan di Provinsi Jawa Barat.
Bahkan sejak tahun 2023 lalu.
“Kendaraan listrik dinas ini juga bisa sebagai alat kampanye kendaraan listrik yang sangat berguna untuk lingkungan,” tambahnya.
Seperti diketahui, penggunaan kendaraan listrik menjadi kendaraan dinas instansi pemerintah pusat dan daerah, sesuai Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (Battery Electric Vehicle) sebagai Kendaraan Dinas Operasional dan/atau Kendaraan Perorangan Dinas Instansi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang ditandatangani Presiden Joko Widodo pada 13 September 2022 lalu.
Wakil Ketua Pansus 3 pembahasan LKPJ Gubernur, Gusti Abidinsyah menyambut baik ide ini.
Menurutnya, usulan penggunaan mobil listrik untuk para kepala dinas sudah seharusnya.
Selain hemat biaya, juga dampaknya sangat bagus dengan lingkungan.
“Pada prinsipnya kami menanggapi positif, karena sekarang arahnya sudah energi hijau,” ujarnya.
Namun, ia meminta di saat efisiensi anggaran sekarang, tak semua kepala dinas difasilitasi.
Usulan sewa dengan melibatkan pihak ketiga, sebutnya, masuk akal.
“Akan kami bahas bersama dulu. Memang ini akan menghemat biaya,” ujarnya.
Pengamat kebijakan publik Fisip ULM, Arif Rahman Hakim menyatakan pergantian mobil dinas listrik ini perlu ditelaah mendalam.
Di tengah efisiensi saat ini, perlu perhitungan yang matang.
Meski berdalih mobil listrik akan menghemat anggaran, harus ada perhitungan anggarannya terlebih dahulu.
“Misalnya, dengan mobil yang ada, berapa biaya perawatan dan bahan bakarnya. Apakah lebih hemat dana yang dikeluarkan dengan pengadaan dan biaya perawatan mobil listrik,” bandingnya.
Jika pengadaan mobil listrik lebih hemat, tentu saja bisa diterapkan.
Jika malah lebih boros, sebaiknya dialihkan ke program lain untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“Artinya kebijakan pemerintah harus betul-betul berbasis analisis data secara akurat. Jangan sampai tujuan awal untuk efisiensi, ternyata malah lebih boros,” tekannya.
Editor: Eddy Hardiyanto
Editor : Arief