AMUNTAI - Badan Kesbangpol Hulu Sungai Utara (HSU) gelar sosialisasi penyusunan rencana aksi daerah penanganan konflik sosial tahun 2025 di Aula Merah Putih Bakesbangpol HSU, Selasa (18/2/2025). Kegiatan dibuka Kepala Bakesbangpol HSU, H Amberani.
Hadir dalam kegiatan ini, tokoh masyarakat, agama, forum kewaspadaan dini, unsur TNI dan Polri baik dari Kodim 1001 dan Polres serta Kejaksaan HSU. Kabid Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Badan Kesbangpol Provinsi Kalsel Agus Prabowo, hadir menjadi narasumber.
Agus menyampaikan keanekaragaman sumber daya alam dan jumlah penduduk besar. Terdiri dari suku, agama, bahasa, budaya, adat istiadat yang merupakan anugerah. Namun, berpotensi juga sebagai pemicu konflik sosial baik vertikal maupun horizontal.
Penyebabnya, terjadi perbedaan persepsi termasuk kepentingan dalam perebutan kekuasaan. Padahal, seyogyanya mencegah konflik tentunya dapat menjunjung nilai luhur Bhinneka Tunggal Ika dan Musyawarah Mufakat.
“Dalam pencegahan konflik diharapkan menciptakan kondisi damai, redam potensi konflik dan bangun sistem peringatan dini,” pungkasnya.
Sementara itu, Kabid Ekososbud, Agama, Kewaspadaan Nasional Badan Kesbangpol HSU, Dr Hatmiati Masy’ud mengatakan beberapa perwakilan tokoh masyarakat menyampaikan secara umum kondisi pemetaan konflik di HSU aman dan kondusif.
Hanya saja lanjut mantan komisioner KPU Kalsel ini, permasalahan yang dapat memicu konflik di daerah ini salah satunya rusaknya akses jalan di Desa Sungai Turak di Kecamatan Amuntai Utara. “Rusaknya jalan bisa menjadi pemicu konflik. Sebab akses jalan yang rusak sulit dilalui masyarakat,” ujarnya, Rabu (19/2/2025).
Meskipun begitu, rusaknya jalan ini membawa dampak positif bagi masyarakat dimana kendaraan bertonase berat ini tidak banyak lagi melintas di kabupaten ini. “Kami harap sosialisasi ini kekondusifan wilayah ini dapat terus tercipta lewat sinergitas lintas unsur,” pungkasnya.
Editor : Fauzan Ridhani