BANJARBARU - Efisiensi anggaran dan pelaksanaan program makan bergizi gratis menjadi atensi Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Banjarbaru.
Anggota HMI Banjarbaru, Satrio Ajie mengatakan, persoalan efisiensi anggaran pendidikan dan beberapa kementerian lain senilai Rp306,7 triliun menimbulkan persoalan besar dan memicu berbagai efek kepada masyarakat.
Menurutnya, pendidikan yang seharusnya menjadi salah satu aspek penting dan prioritas dalam pembangunan negara dalam rangka mencapai Indonesia Emas 2045, justru hanya menjadi aspek penunjang dalam program strategis nasional.
"Polemik dan efek domino ini membuat HMI Cabang Banjarbaru melakukan kajian yang menghasilkan kritik tegas serta evaluasi kepada pemerintahan Prabowo Subianto yang baru berjalan 100 hari lebih," ucapnya.
Ia mengatakan, ada dua faktor utama yang menyebabkan efisiensi anggaran. Yakni gemuknya kementerian yang dibentuk, serta besarnya anggaran program makan bergizi gratis.
"Dua faktor ini tidak dapat diterima langsung oleh masyarakat luas, yang mana melahirkan situasi dilematis. Terkhusus di dunia pendidikan yang terkena dampak langsung dari efisiensi anggaran ini," ujarnya.
"Gemuknya struktur Kabinet Merah Putih dengan total 48 kementerian ditambah badan-badan baru dan beberapa staf khusus juga membutuhkan biaya besar untuk bisa menjalankan roda pemerintahan," tambahnya.
Dalam hal ini, ujar Satrio, HMI Cabang Banjarbaru menilai perlu adanya evaluasi besar terhadap keputusan dan kebijakan presiden Prabowo dalam menambah jumlah Kementerian, Badan-Badan, serta Staf Khusus.
Editor: Sutrisno
Editor : Arief