Wali Kota Banjarbaru, Aditya Mufti Ariffin menuturkan, anggaran dari APBN untuk kota ini mengalami pemotongan sekitar Rp8,7 miliar.
Kemudian, Pemko Banjarbaru juga melakukan efisiensi anggaran untuk persiapan makan bergizi gratis (MBG) sekitar Rp 13 miliar.
"Tapi kami tidak ingin hanya karena adanya efisiensi anggaran, pembangunan dan pelayanan untuk masyarakat jadi terganggu," ungkap Aditya usai kegiatan Gerakan Sadar Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Tahun 2025, Senin (17/2).
Untuk menutupi kekurangan dari efisiensi anggaran tersebut, Aditya mengklaim salah satu solusinya adalah melalui gerakan sadar membayar PBB-P2.
"Adanya sosialisasi bayar pajak ini, kita berharap bisa sampai kepada masyarakat, tentunya dengan bantuan stakeholder yang hadir," ujarnya.
Sebab langkah ini menurutnya, agar pendapatan asli daerah (PAD) Kota Banjarbaru bisa lebih meningkat lagi.
Melalui PAD yang baik dan tinggi, Aditya bilang Kota Banjarbaru dapat mengarah kepada kemandirian dan pembangunan bisa dipercepat lagi.
"Kita berharap masyarakat taat bayar pajak. Karena melalui pajak dan retribusi, pemko bisa membangun dan memberikan pelayanan," pungkasnya.
Sementara itu, Kepala Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kota Banjarbaru, Kemas Akhmad Rudi Indrajaya menyebut, peran seluruh stakeholder dalam hal menyosialisasikan kesadaran masyarakat untuk membayar pajak sangat penting.
"Kita bekerjasama dengan kecamatan hingga kelurahan. Alhamdulillah dengan gerakan ini melibatkan semua pihak melakukan sosialisasi dan respons masyarakat sudah bagus," ujar Rudi.
Penerimaan pajak daerah pada tahun 2024 sendiri sudah sangat baik, dari target sebesar Rp187,9 miliar, capaiannya tembus Rp205 miliar atau 109,49 persen.
Baca Juga: Kencangkan Ikat Pinggang untuk Efisiensi, Banjarbaru Harus Fokus pada Pelayanan Masyarakat
Menurut catatan BPPRD, Rudi menyebut, sektor paling banyak memberi pemasukan masih dipegang oleh pajak restoran dan hiburan, serta pajak PJU.
Kendati demikian sambungnya, kesadaran masyarakat untuk membayar PBB dari tahun ke tahun juga terus meningkat. (she/yn/ris)
Editor : Sutrisno