Pemko Banjarbaru bersiap mengutak-atik program dan kegiatan yang telah direncanakan pada 2025, ini menyusul pemangkasan anggaran dari pemerintah pusat.
*******
BANJARBARU - Menteri Keuangan RI, Sri Mulyani Indrawati resmi meneken regulasi yang memangkas signifikan dana transfer ke daerah atau TKD pada tahun 2025.
Berkenaan hal itu, Wali Kota Banjarbaru Aditya Mufti Ariffin menyampaikan, pihaknya siap untuk mengencangkan ikat pinggang agar bisa memberikan pelayanan secara optimal kepada masyarakat. “Pelayanan masih kita optimalkan, mungkin anggaran yang sifatnya seremonial saja yang kami kurangi," katanya, Kamis (13/2) siang.
"Misalnya Alat Tulis Kantor (ATK) dan Perjalanan Dinas (Perjadin) itu yang kita kurangi. Juga sesuatu yang mungkin sifatnya tidak terlalu penting," tambahnya.
Aditya juga memastikan program pembangunan di Ibu Kota Provinsi Kalimantan Selatan ini tidak akan terganggu. "Pembangunan jangan sampai terhenti, pembangunan terus jalan, perawatan terus jalan,” ungkapnya.
“Jangan sampai karena ada efisiensi, jalan malah tambah rusak, pembangunan jadi terkendala, jangan sampai,” tegas Aditya.
Secara keseluruhan, informasi terkait kebijakan efisiensi anggaran ini telah diterima Pemko Banjarbaru berupa surat. Namun, belum diketahui berapa anggaran dari pusat yang akan dipotong.
"Sudah ada informasinya, tapi secara juklak (petunjuk pelaksanaan), juknis (petunjuk teknis) dan lainnya belum, kita masih menunggu,” kata Aditya.
Sebelumnya, saat penyerahan DIPA dan alokasi TKD Tahun Anggaran 2025 pada 18 Desember 2024, Pemko Banjarbaru diproyeksikan menerima dana dari pusat sekitar Rp966 miliar. Setelah ada efisiensi, jumlah itu kemungkinan akan dipotong.
Fokus pada Pelayanan Masyarakat
Sementara itu, Ketua DPRD Banjarbaru Gusti Rizky Sukma Iskandar Putera mengatakan bahwa perihal pengurangan TKD sudah mereka rapatkan.
"Namun sementara menunggu juknis terkait mekanisme penetapan pengurangan dari anggaran yang dimaksud, setelah itu segera dirapatkan kembali," ucapnya.
Ketua Banggar DPRD Banjarbaru ini menegaskan, dengan adanya pemotongan anggaran, maka pemko harus melakukan refocusing. Khususnya di kegiatan yang bersifat seremonial .
"Seperti biaya perjadin itu sudah kita lakukan pengurangan, baik di Pemko maupun di DPRD Banjarbaru," ucap politisi Golkar itu.
Rizky juga menyebut, pengelolaan keuangan harus mengedepankan prioritas pemda. Termasuk peningkatan pelayanan dan infrastruktur. "Yang memang menunjang keberlangsungan dari pelayanan kepada masyarakat itu harus diprioritaskan," pungkasnya.
Editor: Sutrisno
Editor : Arief