BANJARMASIN - Komisi II dan III DPRD Banjarmasin menggelar rapat bersama Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Banjarmasin, Kamis (13/2) siang di ruang paripurna.
Dalam pertemuan itu terungkap, pemko berencana memakai pos anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk menangani kondisi darurat sampah. Namun rencana itu ditolak DPRD.
"Sepertinya tidak bisa, penggunaan BTT hanya untuk yang bersifat urgen," kata Wakil Ketua Komisi III, Afrizaldi.
Politikus Partai Amanat Nasional (PAN) ini menyarankan agar anggarannya diusulkan pada pembahasan APBD Perubahan 2025 saja.
"Informasi yang saya dapat, pemerintah pusat hendak mempercepat proses APBD-P," ujarnya.
Namun, ia juga heran mengapa pemko begitu lamban. Padahal sebelum disegel, Kementerian Lingkungan Hidup sudah memberikan peringatan. Seharusnya peringatan itu ditanggapi serius.
Dia melihat, selama ini kegiatan yang tidak urgen tetap dianggarkan, inilah yang membuat penanganan sampah terabaikan. Sampah hanya diangkut dan ditumpuk begitu saja di TPA.
"Saya tidak mengatakan masalah ini tidak darurat. Yang saya sayangkan, DLH dan pemko tidak memikirkan ini sejak dulu, padahal sudah ada warning."
"Mau tidak mau, suka tidak suka, harus terima konsekuensi," tutup Afrizaldi.
Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan, dan Aset Daerah Banjarmasin, Edy Wibowo mengaku belum menerima surat resmi dari DLH terkait rencana pemakaian anggaran BTT.
Menurutnya, BTT boleh dipakai dalam kondisi darurat, mengacu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Pengelolaan Daerah.
Atau, opsi lain, refocusing (menggeser) anggaran di DLH sendiri. Acuannya adalah Inpres 1/20225 tentang Efisiensi.
Sebelumnya, Sekretaris DLH Banjarmasin, Wahyu Hardi Cahyono memahami bahwa tak mudah menarik anggaran BTT. Hingga pihaknya mengotak-atik anggaran yang ada.
"Anggaran DLH tahun 2025 sebesar Rp102 miliar, 65 persen sudah untuk gaji pegawai. Setelah digeser-geser hanya terkumpul Rp3,2 miliar," sebutnya.
Angkanya masih belum cukup. Sebab kebutuhan operasional pembuangan sampah ke TPA Regional Banjarbakula di Banjarbaru saja mencapai Rp2,8 miliar per bulan.
"Selama 11 hari saja sudah hampir tekor," keluh Wahyu.
Editor: Syarafuddin
Editor : Arief