BANJARMASIN - Pemko Banjarmasin menargetkan penanganan kawasan kumuh seluas 65 hektare per tahun dengan alokasi anggaran Rp9 miliar hingga Rp10 miliar.
Langkah ini guna mempercepat pengurangan kawasan kumuh yang saat ini seluas 380 ha.
Sebelumnya, luas permukiman kumuh mencapai 508 ha, berdasarkan Surat Keputusan (SK) Wali Kota Banjarmasin Nomor 391 Tahun 2022.
Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPRKP) Banjarmasin, Chandra Iriandi Wijaya mengklaim antara tahun 2016 hingga 2022 pihaknya menurunkan kawasan kumuh dari 375 ha menjadi hanya 23 ha.
Namun, revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) pada 2022 mengubah pendataan, sehingga luas kawasan kumuh kembali meningkat menjadi 508 ha.
Hingga kini, 128 ha telah ditangani, menyisakan 380 ha sebagai target ke depan.
Anggaran itu untuk perbaikan infrastruktur jalan, drainase, sanitasi, hingga pembangunan fasilitas umum. Tujuan utamanya meningkatkan kualitas lingkungan dan kesejahteraan masyarakat.
“Kawasan yang paling banyak terdapat kekumuhan adalah bantaran sungai serta perkampungan padat seperti Kelayan di Banjarmasin Selatan dan Alalak di Banjarmasin Utara,” jelas Chandra.
Khusus di kawasan bantaran sungai, penanganan berupa pembenahan akses titian.
Pemko juga bekerja sama dengan pemerintah pusat, seperti di kawasan RK3 Kelayan Barat untuk mempercepat program penanganan kawasan kumuh.
“Penanganan kawasan kumuh yang tepat dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan menciptakan lingkungan yang lebih baik,” ujarnya.
Pemko menargetkan program ini berlanjut hingga 2025 dengan hasil yang signifikan. "Dengan penanganan yang konsisten, diharapkan Banjarmasin dapat menjadi kota yang lebih layak huni," tutup Chandra.
Editor: Syarafuddin
Editor : Arief