MARTAPURA - Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan (Bappedalitbang) Kabupaten Banjar terus berupaya mencarikan solusi terhadap berbagai permasalahan yang terjadi di Kabupaten Banjar.
Terbaru, bidang Litbang dan Inovasi di Bappedalitbang Banjar menjalin kolaborasi dengan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) Universitas Lambung Mangkurat (ULM).
Kedua lembaga ini bekerja sama terkait masalah yang kerap terjadi di kawasan trasmigrasi di Kabupaten Banjar.
Ekspose pendahuluan penelitian yang bertajuk “Problematika Kawasan Transmigrasi di Kabupaten Banjar” sudah dilakukan di aula Bappedalitbang pada Selasa (5/11).
Kepala Bappedalitbang Banjar, Nashrullah Shadiq menjelaskan penelitian ini didorong oleh berbagai permasalahan di kawasan transmigrasi. Termasuk masalah status tanah yang muncul setelah program-program pengembangan desa dieksekusi. “Dengan adanya masalah ini, kami merasa perlu mengkaji ulang penetapan lokasi program-program tersebut,” jelasnya.
Nashrullah menyampaikan bahwa informasi yang dimiliki pemerintah terkait kawasan transmigrasi masih minim. Secara umum, kawasan-kawasan transmigrasi ini telah menjadi desa definitif, dan secara administrasi terbagi habis. “Oleh karena itu, informasi mendalam tentang status lahan sangat dibutuhkan agar masalah serupa tidak berulang,” ungkapnya.
Ia juga mengungkapkan bahwa pemerintah telah mengeluarkan biaya untuk studi pendahuluan di kawasan tersebut. Namun saat pengecekan, status lahannya masih bermasalah.
Nashrullah berharap LPPM ULM dapat menyelesaikan kajian ini pada akhir tahun, dengan melibatkan berbagai sektor, termasuk Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Banjar dan sejumlah SKPD terkait. “Kami meminta tim LPPM ULM untuk menuntaskan kajian ini. Dalam kegiatan ini, banyak pihak yang akan berkolaborasi,” tambahnya.
Ketua Tim Peneliti, Prof Suyanto menjelaskan penelitian ini memang bertujuan untuk mempercepat pembangunan di kawasan transmigrasi. “Dengan adanya transmigrasi, pembangunan diharapkan berjalan lebih cepat, terutama dalam meningkatkan kesejahteraan transmigran dan masyarakat lokal,” tuturnya.
Suyanto juga menjelaskan bahwa dalam proses transmigrasi, terdapat beberapa tahapan, yakni penyesuaian, pemantapan, dan kemandirian. “Pemerintah memberikan waktu hingga 15 tahun bagi para transmigran untuk mencapai kemandirian, dengan masing-masing tahapan memakan waktu 5 tahun,” jelasnya.
Dalam melaksanakan penelitian ini, ia mengaku akan memakai metode melalui wawancara dengan responden seperti warga transmigran, camat, pembakal, ketua adat, tokoh masyarakat, kepala UPT transmigrasi, serta pengumpulan data dari berbagai sumber terkait.
“Supaya tepat sasaran, sehingga harus pakai metode langsung,” tukasnya.
Selain memaparkan temuan awal, kegiatan ini juga diisi dengan diskusi interaktif. Peserta yang hadir berdiskusi dengan tim peneliti.
Hadir dalam acara ini perwakilan dari Dinas Pertanahan, Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Sekretariat Daerah, dan Bappedalitbang Kabupaten Banjar.(zkr/gr/dye)