Advertorial Banua BanuaPedia Basket Beauty Bisnis Bola Ekspedisi Ramadan Event Feature Female Gadget Hukum & Peristiwa Kesehatan Nasional Olahraga Opini Otomotif Pendidikan Politik Radar Kota Ragam Info Religi Sastra Tahulah Pian

Pemko Banjarmasin Klaim Turunkan Angka Stunting

Riyad Dafhi Rizki • Senin, 4 November 2024 | 15:29 WIB

WAWANCARA: Wali Kota Banjarmasin, Ibnu Sina dan Kepala Dinas Kesehatan Banjarmasin, dr Tabiun Huda dalam rembuk stunting.
WAWANCARA: Wali Kota Banjarmasin, Ibnu Sina dan Kepala Dinas Kesehatan Banjarmasin, dr Tabiun Huda dalam rembuk stunting.
BANJARMASIN – Pemerintah Kota (Pemko) Banjarmasin mengklaim berhasil menurunkan angka stunting.

Hal ini disampaikan pada acara Rembuk Stunting yang digelar Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, dan Pemberdayaan Masyarakat (DPPKBPM) Banjarmasin di Hotel Rattan Inn, Senin (4/11/2024).

"Dari sekitar 12.000 kasus menjadi sekitar 7.000 kasus," kata Kepala Dinas DPPKBPM Banjarmasin, Helfianoor.

Menurut data, prevalensi stunting di Banjarmasin kini berada di angka 20,65 persen. Sementara persentase intervensi serentak 3,30 persen dari 46.600 jumlah anak.

Helfianoor menyebut bahwa peningkatan capaian Open Defecation Free (ODF) atau Stop Bebas Buang Air Besar Sembarangan, yang kini mencapai 60 persen, menjadi salah satu faktor utama dalam penurunan angka stunting ini.

“Semakin tinggi capaian ODF, semakin rendah pula risiko stunting dalam keluarga. Hal ini dikarenakan lingkungan yang lebih bersih dan sehat sangat berpengaruh pada tumbuh kembang anak,” jelas Helfi yang juga menjabat Sekretaris Tim Percepatan Penurunan Stunting Banjarmasin itu.

Namun, ia juga menegaskan bahwa Pemko Banjarmasin masih memiliki pekerjaan rumah untuk terus menekan angka stunting.

"Masih ada banyak aspek yang perlu kita intervensi lebih lanjut untuk mencapai target penurunan stunting yang lebih optimal," ujarnya.

Rembuk Stunting yang digelar kali ini mengangkat tema perubahan perilaku masyarakat dalam pencegahan stunting.

Pada 2025, program intervensi akan difokuskan pada upaya membangun kesadaran di keluarga berisiko stunting, termasuk peningkatan akses jamban sehat dan penyuluhan pola hidup bersih dan sehat bagi calon pengantin.

Helfianoor menekankan bahwa perilaku penggunaan air bersih juga menjadi fokus intervensi di Banjarmasin.

"Sebagian masyarakat masih menggunakan air sungai. Karenanya, kita terus berupaya memberikan jaringan air bersih dan pemahaman kepada mereka agar bisa menyesuaikan dengan perilaku hidup sehat," katanya.

Wali Kota Banjarmasin, Ibnu Sina mengapresiasi kolaborasi lintas sektor dalam menangani masalah stunting, termasuk keterlibatan perusahaan-perusahaan melalui dana Corporate Social Responsibility (CSR).

Bantuan berupa dana, telur, susu, dan kebutuhan pangan lainnya, kata Ibnu, sangat membantu dalam upaya memperbaiki gizi masyarakat.

“Kami optimis bisa terus menekan angka stunting di Banjarmasin. Akses kami ke titik-titik lokus stunting cukup cepat, sehingga intervensi bisa dilakukan dengan baik. Kader-kader Posyandu, PKK, hingga ibu-ibu Puskesmas di lapangan sangat berperan dalam kolaborasi ini,” ujar Ibnu.

Meski demikian, Pemko Banjarmasin masih menantikan hasil Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) sebagai referensi data yang lebih valid.

Karena walaupun diklaim turun hingga 20,65 persen oleh pemko, angka stunting di Banjarmasin justru naik menurut Survei Kesehatan Indonesia (SKI) 2023 yang dirilis Kementerian Kesehatan.

Yakni dari 22,4 persen menjadi 26,5 persen. Sementara itu, pemerintah pusat menargetkan angka stunting nasional di bawah 14 persen.

"Kami jadi bingung mau mengacu ke data yang mana," ujar Helfianoor.

Namun demikian, pemko optimis prevalensi angka stunting di Kota Banjarmasin ini bisa menurun secara signifikan.

 

2,5 Miliar Rupiah

Pemko menganggarkan 2,5 miliar pada APBD 2025 untuk program pemberian makanan tambahan (PMT) bagi 1.536 atau 3,30 persen dari 46.600 jumlah anak yang berisiko stunting di Banjarmasin.

Setiap satu anak akan mendapat satu porsi makanan Rp16.500 setiap harinya.

"Sudah dibahas pada rancangan APBD. Mudah-mudahan disetujui," kata Kepala Dinas Kesehatan Banjarmasin, dr Tabiun Huda.

Pemberian makan bagi anak stunting ini meneruskan program kegiatan yang sudah dilakukan sebelumnya.

Seluruh anak yang mengalami gangguan pertumbuhan diawasi ketat asupan makanan yang dikonsumsi. Program berlangsung selama tiga bulan.

"Kita kirim makanan untuk anak stunting usia 2 tahun ke bawah. Kita awasi perkembangan mereka, ditimbang berat badannya, diukur tinggi badannya setiap hari," jelasnya.

Menurut dia, dengan intervensi program yang dilakukan pemko saat ini dinilai cukup berhasil menurunkan angka anak stunting di Banjarmasin. "Efektif sekali dalam menurunkan stunting di Banjarmasin," tutup Tabiun.

Editor : Muhammad Syarafuddin
#banjarmasin #Stunting #Pemko