Organisasi terlarang yang keberadaannya diharamkan pemerintah. Siapapun yang terlibat akan dapat hukuman, dari penjara sampai hukuman mati.
****
BANJARBARU - Rasa takut itu ditanamkan pemerintah era Orde Baru terhadap PKI. Phobia bahkan paranoid warisan Rezim Orde Baru ini menjadi salah satu penyebab mengapa minimnya terungkap sejarah pergerakan PKI di Kalsel.
Peneliti sejarah di Universitas Lambung Mangkurat (ULM), Mansyur termasuk kesulitan dalam mencari data dan fakta tentang keberadaan PKI di Banua. “Banyak masyarakat, terutama golongan tua yang masih takut untuk membahas masalah PKI. Trauma ini bahkan mengakar sampai ke anaknya,” ungkap Mansyur, Minggu (29/9).
Padahal, kata Mansyur, ada beberapa sumber primer yang saat ini masih hidup dan beraktivitas seperti masyarakat biasa. Namun, karena tidak ingin mendapat diskriminasi, sumber tersebut lebih memilih bungkam jika setiap kali ditanya mengenai PKI.
Salah satunya adalah anak kandung dari Sekretaris I Comite Daerah Besar (CDB) PKI Banjarmasin, Amar Hanafiah. Mansyur menceritakan, bahwa anak dari Hanafiah ini jadi sumber penting karena hidup di masa ketika ayahnya dijatuhi vonis hukuman mati oleh Mahmillub Banjarmasin. Tepatnya pada tanggal 14 Agustus 1967. “Anak beliau itu masih ada, dan dia bekerja sebagai tukang tambal ban di sekitaran Teluk Dalam, Banjarmasin,” ungkap Mansyur.
Namun, karena sudah ditanamkan agar tidak membicarakan tentang PKI, anak Amar Hanafiah itu juga memilih untuk diam. “Mungkin ada kekhawatiran bakal mengalami diskriminasi dari masyarakat jika membuka informasi tentang ayahnya,” kata Mansyur.
Kondisi itu juga banyak terjadi pada masyarakat yang hidup di wilayah pergerakan PKI seperti Amuntai, Kabupaten HSU dan Kandangan, Kabupaten HSS. Dua wilayah itu itu, jelas Mansyur, jadi basis pergerakan PKI karena banyak masyarakat yang bekerja sebagai petani dan kaum buruh lainnya. Mereka itulah sasaran PKI untuk meraup suara dalam pemilu.
Selain rasa takut, minimnya data mengenai pergerakan PKI di Banua ini juga disebabkan banyak sumber sejarah yang sudah tutup usia. “Banyak yang memilih untuk tidak menceritakan peristiwa yang mereka alami ke anaknya. Jadi sumber tersebut meninggal dunia, cerita tentang peristiwa itu juga putus,” katanya.
“Informasi mengenai lokasi markas PKI di Liang Anggang, Banjarbaru pun sampai saat ini masih misterius,” tambah Mansyur.
Saking minimnya, data mengenai pergerakan PKI di Kalsel yang dikumpulkan Masnyur selama lima tahun hanya sebatas data sekunder. Padahal informasi keberadaan PKI di Banua ini sangat penting bagi dunia pendidikan. Sebab dengan terbukanya teka-teki yang ada, maka masyarakat akan bisa mengetahui alasan terjadinya pembubaran PKI.
“Selama ini sebagian besar sejarah PKI di Kalsel hanya diketahui melalui artikel pemberitaan dan naskah pidato pada zaman itu. Tidak dengan sumber primer,” tukasnya.
Meski demikian, masih ada sumber primer mengenai PKI di Kalsel memilih untuk tidak bungkam. Di Banjarbaru, ada seorang seniman yang jadi pelaku sejarah PKI di Kalsel. Namanya adalah Misbach Tamrin.
Seniman kelahiran Amuntai, tahun 1941 ini adalah Ketua Lembaga Kebudayaan Rakyat (Lekra) di Kota Banjarmasin. “Karena tuduhan komunis dan sebagai tahanan politik (Tapol), beliau (Misbach Tamrin) pernah mendekam selama 13 tahun di penjara Orde Baru,” bebernya.
Walaupun sempat terjadi pergolakan, Mansyur membandingkan pergerakan PKI di Kalsel ini tidak separah daerah lain. Ia memberikan catatan bahwa penolakan PKI di Kalsel tak lantas mencapai level ekstrem. Sebab, begitu G30S meletus, tidak ada orang Kalsel yang mengejar-ngejar untuk menumpas kader atau simpatisan PKI.
Itu terjadi karena ada terpandang nilai bubuhan. Artinya ikatan keluarga besar yang terjalin dalam diri masyarakat. Meski ada orang Banjar yang aktif di PKI dan organisasi di bawahnya, mereka masih dianggap keluarga. "Jadi nilai kekerabatan ini mampu mencegah kekerasan," ujar Mansyur.
Selain itu, orientasi keagamaan orang Banjar itu moderat. Bahkan sangat patuh terhadap para ulamanya.
Mansyur juga menduga, PKI ditolak bukan karena paham atheisnya. Namun lebih karena perbedaan haluan politik. Seperti Abu Amar Hanafiah. "Abu Amar ini ditangkap, lalu dipenjara di Teluk Dalam. Selama mendekam di situ, ia justru banyak yang memanggilnya guru," kisahnya.
Banyak pula yang bersedih saat Abu Amar akan dieksekusi. “Ini bukti bahwa cerita PKI di Banjarmasin sangat berbeda dengan di daerah lain. Tak ada kekejaman. Tak ada pembantaian," bandingnya.
Artikel Sejarah PKI
Mansyur pernah menulis artikel berjudul Geliat Partai Palu Arit Di Bumi Antasari: Sebuah Epik Dari Partai Kesayangan Soekarno. Di ulasannya itu ada bagian khusus Mansyur menulis Kekejaman PKI di Amuntai. Ini juga hasil wawancaranya dengan Anang Abdul Muin, peminat masalah sosial politik yang tinggal di Amuntai.
Diceritakannya, awal tahun 1965, PKI melalui ormasnya Serbupri (Serikat Buruh Perkebunan Republik Indonesia) cabang Kewedanaan Tabalong di Tanjung (kini Kab Tabalong) menuntut perusahaan perkebunan karet Hayup & Tabalong Kiwa, milik pemodal Inggris sejak sebelum perang dunia kedua, agar meningkatkan upah buruh mereka. Aksi yang disertai tindak kekerasan itu diamankan oleh Kepolisian Tanjung.
Dari peristiwa itu, PKI memfitnah Kepolisian Tanjung telah melakukan penyiksaan terhadap salah seorang pengurus Serbupri bernama A Talib—indo Arab-Indonesia—sehingga menderita gegar otak dan dirawat di rumah sakit. Apabila ada kunjungan tamu penting, seperti pejabat atau tokoh masyarakat, A Talib berubah bergaya tidak melihat, berteriak-teriak bagaikan orang gila.
PKI dengan punya banyak ormas di bawahnya dalam kegiatan politiknya juga senantiasa mencetuskan bermacam semboyan yang kemudian dipopulerkan oleh seluruh anggota dan simpatisannya di seluruh Indonesia. Sekitar enam bulan sebelum peristiwa 30 September 1965, semboyan mereka adalah tunggu tanggal mainnya. Suatu teror politik yang sangat menyeramkan. Puncak teror itu adalah peristiwa 30 September 1965.
Pada wilayah Hulu Sungai Utara, mereka memanfaatkan momen penutupan pekan pemuda pertama se-Kalsel yang berlangsung di Amuntai. Pekan pemuda yang menyelenggarakan berbagai pertandingan, festival, olahraga, kesenian dan budaya tersebut ditutup oleh Wakil Gubernur Kalsel H Imansyah. Selama kegiatan, penulis dan beberapa orang dari Kandeppen Kabupaten HSU mendapat kepercayaan dari panitia pelaksana untuk menerbitkan buletin setiap hari.
Ketika menyelesaikan buletin terakhir yang akan disebarkan kepada para undangan penutupan kegiatan itu, mereka harus bekerja ekstra keras. Karena suasana panas, dari pojok sekretariat Kantor Bupati HSU yang menghadap lapangan tempat upacara—kini Kantor Kodim 1001 HSU Amuntai—mereka minta air teh yang disediakan ibu-ibu untuk para undangan.
Ternyata ada anggota khusus Gerwani/PKI dari Banjarmasin yang memasukkan sejenis racun ke dalam tempat teh tersebut. Namun, digagalkan menimbulkan korban. Ketika air teh yang tercemar racun itu dituang ke dalam gelas dan siap untuk dibagikan, sempat diketahui oleh seorang ibu yang merasa curiga karena di permukaan gelas-gelas tadi berbuih.
Air teh langsung ditumpahkan ke jendela, diganti dengan yang baru dan bersih. Mansyur menulis Allah Maha Besar, telah menyelamatkan Wagub Kalsel dan ratusan orang lainnya dari bahaya racun, perbuatan jahat PKI tersebut. Entah apa yang terjadi, seandainya racun di gelas-gelas tersebut sempat diminum para undangan. Sejak tanggal 1 Oktober 1965, ABRI sebagai aparat pemerintah melakukan penangkapan terhadap anggota PKI dan ormas-ormasnya di seluruh Indonesia, termasuk yang berada di daerah Hulu Sungai Utara dan Tabalong.
Editor: Eddy Hardiyanto
Editor : Arief