BANJARBARU - Kinerja APBN dari sisi pendapatan sampai dengan Agustus 2024 telah terealisasi sebesar Rp13,46 triliun atau 59,27% dari target. Jika dibandingkan pada periode yang sama tahun 2023, kinerja pendapatan APBN turun atau terkontraksi 17,10%.
Hal itu disampaikan langsung oleh Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Selatan Syafriadi, pada Jumat (27/9/2024).
"Kontraksi ini terus menurun jika dibandingkan dengan periode bulan sebelumnya, dan ditargetkan sampai dengan akhir tahun target penerimaan negara dapat tercapai," ucap Syafriadi.
Walaupun secara total pendapatan negara mengalami kontraksi, ia mengatakan di sisi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) menunjukkan angka pertumbuhan positif yaitu 11,64% dengan realisasi sebesar Rp1,23 triliun.
"Dari sisi belanja negara, realisasi total belanja negara sebesar Rp24,79 triliun atau 64,00% dari pagu. Capaian ini meningkat 29,97% dibandingkan tahun lalu. Realisasi Belanja untuk Bulan Agustus ini terdiri dari Belanja Pemerintah Pusat (BPP) sebesar Rp5,77 triliun dan Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp19,12 triliun," sebutnya.
Lebih rinci, Syafriadi menyebut Realisasi Penerimaan Pajak Dalam Negeri mencapai Rp12,01 triliun atau 57,13% dari target, terkontraksi sebesar 18,61%.
"Kontribusi terbesar berasal dari Pajak Penghasilan (PPh) sebesar Rp6,88 triliun, kemudian PPN memberikan kontribusi sebesar Rp4,37 triliun," sebutnya.
Adapun Tiga sektor perpajakan yang memberikan kontribusi penerimaan terbesar berasal dari sektor pertambangan dan penggalian dengan kontribusi sebesar 31,4%, kemudian sektor perdagangan besar dan eceran sebesar 19,6% serta pengangkutan dan pergudangan sebesar 16,9%.
"Secara kumulatif, mayoritas sektor utama masih tumbuh positif sampai dengan bulan Agustus 2024, kecuali Sektor Pertambangan (karena penurunan harga Batubara), Sektor Perdagangan, Sektor Pertanian (karena penurunan harga TBS kelapa sawit), Sektor Aktivitas Penyewaan dan Sektor Konstruksi yang mengalami kontraksi," jelasnya.
Lebih jauh, Syafriadi menjelaskan Kinerja pendapatan negara yang dipungut oleh Kanwil Direktorat Jenderal Bea Cukai Kalimantan Bagian Selatan sampai dengan Agustus 2024 sebesar Rp5,62 triliun, yang terdiri dari penerimaan Kepabeanan dan Cukai sebesar Rp214,62 miliar dan Penerimaan lainnya sebesar Rp5,41 triliun.
"Tantangan yang dihadapi terkait penerimaan yang dipungut oleh Kanwil DJBC Kalbagsel adalah penurunan harga ekspor komoditas batubara, CPO dan turunannya," ungkapnya.
Selanjutnya pada sektor Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), realisasi penerimaannya telah mencapai Rp1,23 triliun atau 97,94% dari target, tumbuh 11,64% .
"Capaian ini berasal dari PNBP BLU sebesar Rp285,47 miliar atau 23,15% dari total PNBP, dan PNBP Lainnya sebesar Rp947,87 miliar atau 76,85% dari total PNBP. PNBP Lainnya salah satunya berasal dari PNBP yang dipungut DJKN yaitu PNBP aset, piutang negara, dan bea lelang," rincinya.
Demikian, untuk Kinerja APBN di Kalimantan Selatan yang saat ini masih turun, rekomendasi yang diberikan sebut Syafriadi, adalah Merespon kondisi penurunan penerimaan negara, khususnya dari sektor pertambangan yang mengakibatkan penerimaan perpajakan dan penerimaan kepabeanan cukai menurun.
"Dapat melaksanakan extra effort untuk mendongkrak penerimaan negara contohnya melalui simplifikasi sistem perpajakan serta penindakan dan penelitian ulang nilai pabean," ucapnya.
Selanjutnya, dapat merespon kondisi perlambatan realisasi belanja modal sampai dengan Agustus 2024 yang menurun 10,31%.
"Diharapkan K/L dapat segera melakukan akselerasi belanja dan pengadaan barang/jasa," pungkasnya.
Editor : Muhammad Helmi