BARABAI - Muhammad Ghalib alias Alif putus sekolah saat kelas 2 SD. Akibatnya ia tidak bisa membaca dan menulis. Alif tinggal di Desa Nateh, Kecamatan Batang Alai Timur, Hulu Sungai Tengah (HST).
Alif lahir dari keluarga sederhana. Anak ke-7. Sejak usia 15 tahun, Alif sudah mandiri. Bekerja dan mencari penghasilan untuk kebutuhan hari-hari. Seperti menjadi pemandu wisata dan mengelola tempat wisata di Desa Nateh.
Tak terhitung berapa pelancong yang sudah diantarnya menyusuri sungai, memasuki goa, dan menaiki pegunungan. "Biasanya diberi upah Rp100-200 ribu," ceritanya, Rabu (14/8).
Kunjungan wisata mulai berkurang saat ini. Bahkan tempat wisata yang dikelolanya tak lagi terawat. Saat ini, Alif berganti pekerjaan menjadi tukang angkut kayu.
"Tahun ini usianya saya menginjak 18 tahun. Jadi tidak masalah kalau bekerja berat," ungkapnya.
Sebagai pengangkut kayu, keringatnya hanya dihargai Rp40 ribu dalam sehari. Itupun belum tentu dalam satu pekan bekerja penuh. "Seminggu bisa tiga kali saja," jelasnya.
Sebenarnya masih ada kesempatan untuk Alif meneruskan pendidikan lewat jalur paket A, B dan C. Namun, Alif mengaku tak ada niat untuk melakukan hal tersebut. Ia lebih memilih bekerja ketimbang mengambil peluang untuk bersekolah lagi.
"Tak ada kepikiran sekolah lagi," ungkapnya.
Selain tak ada keinginan sekolah lagi, faktor lingkungan juga sangat memengaruhi kehidupan Alif. Dari pengakuannya banyak teman-teman yang ada di sekitarnya juga putus sekolah, dan tak mau melanjutkan jenjang pendidikan.
Jika dilihat dari letak geografis, Desa Nateh memang berada di kaki pegunungan Meratus. Dari pusat kota Barabai perlu waktu sekitar 30-40 menit untuk sampai ke sana. Akses internet juga terbatas, hanya beberapa jaringan provider saja yang tersedia.
Namun di Desa Nateh sudah tersedia sekolah dari jenjang SD-SMP. Hanya SMA saja yang letaknya cukup jauh. "Sudah beda desa, letaknya di Desa Batu Tangga," bebernya.
Alif hanyalah salah satu contoh anak tidak sekolah di Kalsel. Data Kemendibudristek menunjukkan per tanggal 22 September 2024, di Kalsel tercatat ada 68.635 kasus anak tidak sekolah.
Beda lagi yang dialami Mifta (14) asal Sungai Rangas Kabupaten Banjar. Perempuan berwajah jelita ini memilih putus sekolah karena rasa traumatik akibat bullying. Itu dialaminya saat berada di bangku kelas 7 SMP. "Awalnya saya sekolah, cuma karena ada masalah, jadi memutuskan untuk berhenti saja," ucap Mifta, Minggu (11/8).
Dalam lubuk hati Mifta sendiri, masih terbesit keinginannya untuk melanjutkan sekolah. Apalagi kini hanya berdiam diri saja di rumah, dan tak bekerja. "Orang tua saya cerai, sekarang saya tinggal bersama mamah dan ayah tiri. Kalau buat jajan, kadang minta dengan mamah, itupun kalau ada uangnya," ucap perempuan kelahiran 2010 ini.
"Saya masih ingin sekolah sebenarnya, cuma orang tua saya takut akan terulang lagi, karena saya pernah jadi korban bullying. Selain itu juga kalau berangkat sekolah juga tak ada transportasinya, jadi ya mau bagaimana lagi," ucapnya pasrah.
Mifta bercerita menjadi korban bullying secara verbal oleh teman-teman seangkatannya. Kejadiannya itu tahun 2023 lalu. Awalnya baik-baik aja. Entah gara-gara masalah apa, teman-teman satu kelas pada sinis dan menyindirnya macam-macam. “Enggak ada yang mau berteman dengan saya. Saya enggak tahan diperlakukan begitu, jadinya milih untuk berhenti sekolah," tutur Mifta.
Apakah pihak sekolah mengetahui perlakuan tak mengenakan tersebut? Mifta menyebut guru sudah mengetahui, dan hanya menyuruhnya untuk bersabar. "Cuma saya sudah tidak tahan lagi, karena sudah dari SD kena bully,” ungkapnya.
Waktu itu juga Mifta tidak melawan. “Saya ajak komunikasi baik-baik. Tapi waktu saya sudah berhenti sekolah, mereka pun masih ada yang mengejek, bahkan di depan umum," sebutnya.
Sudah Mengupayakan Penanganan
Anak Tidak Sekolah (ATS) dibagi menjadi tiga klasifikasi. Anak Belum Pernah Bersekolah (BPB), drop out (DO), atau Lulus Tidak Melanjutkan (LTM). Rentan usianya dari 7-18 tahun. Jika ditinjau dari klasifikasi tersebut, Alif maupun Mifta masuk di kategori anak drop out (DO) atau putus sekolah tanpa menyelesaikan jenjang pendidikannya.
Tentu kasus seperti ini menjadi perhatian serius Dinas Pendidikan Hulu Sungai Tengah (HST). Berbagai upaya telah dilakukan untuk mengentaskan permasalahan tersebut. Ada beberapa kegiatan yang telah dilakukan di HST.
Seperti menggelar FGD lintas sektor, verval data, dan koordinasi dengan pondok pesantren yang belum memiliki satpen formal atau non formal.
Data dari Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek), angka ATS di HST terus menurun dalam beberapa bulan. Walaupun penuruannya tidak signifikan.
Pada tanggal 6 Agustus 2024, ada 4.418 kasus. Kemudian pada tanggal 22 September 2024 menjadi 4.353 kasus.
Lalu apa faktor penyebab banyaknya ATS?
"Anak di wilayah 3T, anak bekerja, anak disabilitas, anak jalanan dan korban penelantaran, anak berkonflik dengan hukum dan perkawinan anak di bawah umur," kata Kadisdik HST, Muhammad Anhar.
Pihaknya sudah merumuskan beberapa strategi untuk menangani kasus ATS. Ada dua cara yang akan dilaksanakan.
Pertama, strategi pencegahan untuk mencegah anak-anak putus sekolah atau tidak bersekolah. Kedua, strategi intervensi untuk mengembalikan anak-anak ATS ke jalur pendidikan. "Untuk pencegahan upayanya seperti peningkatan akses dan kualitas pendidikan, program sosial, sosialisasi, hingga memantau anak yang rentan putus sekolah," bebernya.
Sementara untuk intervensinya, dilakukan dengan identifikasi dan pendataan ATS, penelusuran dan pendekatan persuasif, program pendidikan alternatif, pemberian beasiswa dan bantuan lainnya, serta pelibatan berbagai pihak. “Penanganan ATS ini memerlukan kolaborasi dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, sekolah, keluarga, masyarakat dan lembaga swadaya masyarakat,” tegasnya.
Dinas Pendidikan Kota Banjarbaru telah melakukan uji langsung ke lapangan untuk mengetahui penyebab anak putus sekolah. Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Banjarbaru, Dedy Sutoyo menyebut salah satu faktornya karena persoalan di rumah. “Rata-rata anak broken home, akibat perceraian kedua orang tuanya. Bingung memilih ikut siapa, akhirnya memilih tidak sekolah,” kata Dedy Sutoyo.
Menurutnya, di ibu kota Provinsi Kalsel ini faktor utama anak putus sekolah didominasi terjadi di kalangan middle up. Itu membedakan dengan di desa yang cenderung didominasi karena faktor ekonomi.
Di perkotaan bisa lebih kompleks permasalahannya. Contohnya, ketika anak merasa tidak cocok berada di sekolah itu, akhirnya memilih tidak mau sekolah lagi. Dedy menegaskan idealnya tidak ada anak seharusnya yang tidak sekolah. “Mereka dapat dana BOS, iuran sekolah dimurahkan, kalau tidak mampu bisa mengajukan PKH atau program keluarga harapan. Jadi tidak ada alasannya tidak sekolah,” tegasnya.
Ia menegaskan pihaknya telah berupaya membujuk anak yang putus sekolah untuk mengikuti sekolah paket agar dapat memperoleh ijazah dan bekerja. Pendampingan khusus dilakukan untuk anak lulusan pondok pesantren. Para pengajarnya turun langsung ke pondok pesantren. “Langkah terakhir membujuk orang tua si anak. Jika tidak berhasil juga maka kami akan serahkan kepada lingkungannya,” katanya.
Editor: Eddy Hardiyanto
Editor : Muhammad Helmi