BANJARMASIN - Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Disperkim) Banjarmasin masih berkutat dengan program pengentasan kawasan kumuh.
Meski terdampak refocusing alias pergeseran anggaran, tahun ini program tersebut masih berjalan.
Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Permukiman (Disperkim) Banjarmasin, Chandra Iriandi Wijaya mengatakan target penanganan tahun ini tidak berbeda dari tahun-tahun sebelumnya.
"Menangani 65 hektare," kata Chandra, Jumat (26/7).
Sejak tahun 2016 sampai 2021, kawasan kumuh yang ditangani seluas 350 ha. "Dari total seluas 375 ha," sebutnya.
Namun pada 2022, luas kawasan kumuh yang semestinya tersisa 25 ha seketika berubah menjadi seluas 508 ha.
"Penyebabnya karena ada perubahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)," jelasnya.
Alhasil, Disperkim mesti kembali bekerja keras. Pada 2022 dan 2023 tadi kawasan kumuh yang ditangani mencapai 130 ha.
Sehingga yang tersisa pada 2024 adalah seluas 378 ha.
Berbicara tentang anggaran, setiap tahun pemko menggelontorkan uang yang tidak sedikit. Mencapai Rp15 miliar dari APBD Banjarmasin.
Tetapi, tahun ini tidak akan sama seperti sebelumnya. Mengacu data Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD) Banjarmasin, tahun ini Disperkim terdampak pergeseran anggaran sebesar Rp30 miliar.
"Tapi kami tetap berkomitmen menjalankan program ini. Caranya dengan mengkolaborasikan penanganan kawasan kumuh melalui bantuan dari kementerian dan pemprov juga CSR," jelasnya.
Chandra berharap usulan tambahan anggaran pada APBD Perubahan nanti bisa disetujui.
"Mudah-mudahan ada. Sehingga pengentasan kawasan kumuh ini bisa konsisten. Tetap menangani seluas 65 ha," tutupnya.
Editor: Syarafuddin
Editor : Arief