BANJARBARU - DPRD Kota Banjarbaru membahas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda)tentang Pertanggungjawaban APBD Tahun 2023yang disampaikan oleh Wali Kota Banjarbaru.
Pembahasan ini beracuan pada hasil rekomendasi dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Kalsel terkait penggunaan anggaran di Pemko Banjarbaru. Ketua DPRD Kota Banjarbaru, Fadliansyah Akbar, menyatakan bahwa mereka telah menerimabuku rancangan pertanggungjawaban APBD 2023 dan siap membahasnya melalui fraksi-fraksi, terutama terkait rekomendasi BPK. “Kami sudah menerima buku tentang rancangan pertanggungjawaban APBD 2023 dan siap membahas melalui fraksi-fraksi terutama terkait rekomendasi BPK,” ujar Fadliansyah.
Menurut Fadliansyah, rekomendasi dan petunjuk dari BPK RI harus dipenuhi Pemkot Banjarbaru dengan cepat dan tepat untuk menghindari temuan yang dapat berimplikasi hukum. Wakil Ketua II DPRD Banjarbaru, Napsiani Samandi, menambahkan bahwa rekomendasi BPK RI menjadi acuan bagi DPRD dalam menilai pertanggungjawaban APBD Tahun 2023.
“Kami akan memberikan catatan atas rekomendasi BPK RI agarwali kota bersama seluruh jajaran aparatur pemerintahan memenuhi saran dan masukan untuk perbaikan ke depan,” ujar Napsiani. (zkr/al/ram)
Editor : Muhammad Helmi