BANJARMASIN - Wacana relokasi Kebun Binatang Mini (KBM) Jahri Saleh masih menjadi perbincangan hangat.
Namun sejauh ini, pemko belum memberikan kepastian. Benar-benar jadi dipindah atau cuma wacana.
Wali Kota Banjarmasin, Ibnu Sina mengatakan, sebenarnya wacana itu mencuat seiring ketentuan baru dari Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Kalsel tentang luas minimal lahan KBM.
"Luas minimal lahan untuk pembangunan KBM itu minimal 2,1 hektare. Sedangkan yang ada sekarang hanya 1,6 hektare," ujarnya, Rabu (24/4).
Hingga muncul dua opsi, menambah luas lahan. "Atau memindah seluruhnya ke lahan yang lebih luas," ungkapnya.
Masing-masing opsi itu masih dikaji, mana yang nantinya paling cocok. Apabila masih bertahan di lokasi lama, artinya memerlukan tambahan lahan.
"Luasnya sekitar 5.000 sampai 6.000 meter persegi. Apakah masih ada lahan yang bisa digunakan di kawasan itu?" ujarnya.
Soal pemindahan KBM, Ibnu menyatakan, lahannya sudah tersedia. Lokasinya di Sungai Andai, Banjarmasin Utara.
"Luasnya lebih dari 4 ha," ungkap Ibnu. Tetapi, lahan itu tidak buat KBM saja, karena mesti berbagi dengan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Banjarmasin.
"Separuhnya mau digunakan DLH untuk pembangunan taman keanekaragaman hayati. Lalu untuk KBM. Jadi berbagi," jelasnya.
Persoalannya tinggal anggaran. Membangun kebun binatang mini dari nol jelas butuh anggaran besar.
"Tapi setidaknya opsinya sudah tersedia," tutup Ibnu.
Jangan Dipaksakan
Wacana relokasi KBM disoroti anggota DPRD Banjarmasin, Sukhrowardi. Menurutnya, lebih baik pemko fokus membenahi manajemen pengelolaannya.
"Misalnya, menjalin kemitraan dengan pihak ketiga. Seperti pengelolaan Taman Safari," ujarnya, kemarin.
Dia melihat kondisi keuangan daerah yang belum pulih sepenuhnya. "Jangan buru-buru bicara pemindahan kawasan," kata politikus Partai Golkar itu.
"Kalau toh ingin merenovasi yang ada, sebaiknya jangan cuma menjadi kebun binatang mini," tekannya.
Sukhro juga kurang sreg dengan pemko yang melulu berbicara soal anggaran. Apalagi di tengah kondisi seperti ini.
Sekali lagi, ia lebih menekankan pada perbaikan manajemen pengelolaan KBM.
"Mohon maaf, bila manajemennya dibebankan ke ASN, tidak akan bisa profesional. Lebih baik serahkan ke pihak ketiga saja," ujarnya.
Editor: Syarafuddin
Editor : Arief