PELAIHARI - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tanah Laut (Tala) melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Forum Honorer Tenaga Kependidikan (FHTK) jenjang SD dan SMP di Kabupaten Tala.
Rapat tersebut berlangsung di Gedung Paripurna Dewan setempat pada Selasa (16/4) kemarin. Dipimpin Ketua Komisi I Yoga Pinis Suhendra, didampingi Ketua Komisi II H Junaidi dan anggota dewan yang lain.
Selain itu, pada rapat ini juga dihadiri Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Abdillah dan Plt Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Ismail Fahmi.
Dalam rapat tersebut, Dewan bersama FHTK dan instansi terkait membahas penambahan kuota pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) tenaga kependidikan.
Ketua Komisi I, Yoga Pinis Suhendra mengungkapkan rapat bersama FHTK hari ini merupakan yang kedua kalinya dilakukan.
Pada rapat pertama itu alokasi formasi PPPK 2024 tenaga kependidikan hanya berjumlah 22 formasi. Terdiri 12 orang operator sekolah, rinciannya 8 orang sekolah SD dan 4 orang sekolah SMP serta 10 orang untuk Disdikbud.
"Di RDP pertama kawan-kawan meminta ada penambahan kuota PPPK untuk tenaga kependidikan," katanya Rabu (24/4).
Permintaan dari FHTK ini pun kami minta rumuskan kembali kepada Disdikbud dan BKPSDM agar bisa diusulkan penambahan, pertimbangannya belanja pegawai yang masih bisa dilakukan.
"Pada RDP kedua ini setelah ada pembahasan alokasi PPPK dan dimungkinkan bertambah menjadi 30 formasi," ujar Politisi Partai Amanat Nasional (PAN).
Anggota dewan dari dapil II ini pun merincikan kuota formasi 30 orang itu dialokasikan untuk SMP 15 orang, SD 10 orang dan 4 orang untuk Disdikbud.
"Penambahan alokasi ini untuk mengakomodir kawan-kawan yang belum diangkat menjadi PPPK dari FHTK sebanyak 108 orang," tutur Yoga.
Ia pun mengatakan hasil RDP akan disampaikan atau dibawa ke Badan Kepegawaian Nasional (BKN), Menpan RB, dan Kemendikbud Ristek. Karena kebijakan ditentukan pemerintah pusat.
"Dalam RDP ini kami banyak menerima saran dan masukan bagaimana upaya penuntasan PPPK di Lingkup Pemkab Tala. Saran dan masukan ini kita sampaikan ke BKN, Kemenpan RB dan Kemendikbud Ristek agar mereka tahu kondisi di daerah," tutupnya.
Editor : Arief