BANJARMASIN – Panitia Khusus (Pansus I) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalsel menggelar seminar uji publik terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Penyelenggaraan Penyiaran di Gedung B DPRD Kalsel, Rabu, (13/3).
Seminar uji publik ini mengundang sejumlah peserta yang terdiri Biro Hukum, Dinas Komunikasi dan Informasi Provinsi dan Kabupaten/Kota se Kalsel, Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Kalsel serta berbagai lembaga lainnya.
Ketua Pansus Raperda ini, Fahruri, mengatakan, pihaknya mendapat berbagai masukan untuk kesempurnaan draf Raperda tentang Penyelenggaraan Penyiaran di Kalsel.
Dijelaskannya, saat ini selama di dalam penyelenggaraan penyiaran, belum ada petunjuk tetap bagi KPID untuk melaksanakan fungsi dan peranannya. “Usai uji publik ini, kita harapkan Raperda tentang Penyelenggaraan Penyiaran ini bisa segera disahkan menjadi Perda,” ucapnya.
Dengan nanti lahirnya Perda tentang Penyelenggaraan Penyiaran ini, maka tekannya, KPID Kalsel bisa berperan maksimal dalam melaksanakan pengawasan program siaran yang ada di Kalsel, sesuai dengan tugas pokoknya.
Ketua KPID Kalsel,M Farid Saoufian, berharap dengan nantinya lahir Perda tentang Penyelenggaraan dan Penyiaran, tidak hanya KPID yang eksis. Namun juga seluruh lembaga penyiaran di Kalsel.
“Karena tadi ada poin-poin muatan lokal 10 persen harus bisa ditampilkan, kemudian juga ada tumbuh kembang seni budaya, kemudian ruang produksi, sehingga memunculkan mungkin industri penyiaran di Kalsel,” ujarnya.
Editor : Arief