BANJARMASIN - Rencana Pemko Banjarmasin menurunkan target pendapatan asli daerah (PAD) telah sampai ke telinga Badan Anggaran (Banggar) DPRD Banjarmasin.
Tampaknya dewan bisa menerima rencana itu, bisa memahami kondisi keuangan daerah saat ini.
"Kami sudah diskusi. Realistis untuk mengurangi target PAD. Sembari pemulihan dan menyusun strategi untuk menggali potensi PAD baru," kata anggota Banggar, Hendra, Jumat (9/2).
Mengatasi masalah ini, ia meminta eksekutif dan legislatif bergandengan tangan. Keduanya harus kompak. Mana program pembangunan yang prioritas akan didahulukan. Mana yang kurang urgen dan mesti ditunda.
"Jadi harus menakar belanja-belanja prioritas," imbuh kader Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu.
"(Target PAD) bisa saja dikoreksi. Perlu banyak penyesuaian. Agar bisa lebih realistis," lanjutnya.
Namun, Hendra meminta pemko tidak melupakan kejadian tahun 2023 kemarin. Ketika realisasi pendapatan Banjarmasin hanya mencapai 74,02 persen. Dinobatkan menjadi kota dengan pendapatan terendah se-Indonesia.
Hendra mengusulkan agar pemko membentuk satuan khusus yang bertugas memonitor dan mengevaluasi capaian target PAD di SKPD-SKPD.
"Bentuk satgas PAD," sarannya. Dan ketika ada evaluasi, jangan hanya dibahas di internal pemko. Libatkan juga Banggar.
"Per triwulan cukup. Jika tidak mencapai target, bisa segera diambil langkah-langkah terukur," pungkas Hendra.
Diberitakan sebelumnya, pemko terdampak pemberlakuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah.
Imbasnya, ada persentase pajak yang dipangkas, diambil alih pemerintah pusat, bahkan retribusi yang dihapuskan.
Sebelumnya, pemko mematok target sebesar Rp830 miliar lebih untuk tahun 2024 ini.
Diperkirakan, akan dikurangi. Asumsinya antara Rp150 miliar hingga Rp200 miliar.
Editor: Syarafuddin
Editor : Arief