BANJARMASIN - Jabatan Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (DPKP) Banjarmasin sudah terisi.
Hendro, yang semula Sekretaris Badan Pengelola Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD) Banjarmasin, dilantik menjadi Kepala DPKP Banjarmasin, Selasa (9/1).
Ditanya program kerja, Hendro mengaku bakal melanjutkan apa yang sudah berjalan di DPKP.
"Utamanya pencegahan kebakaran," ujarnya, Rabu (10/1). "Jadi tidak hanya fokus ke penanganan," sambungnya.
"Menggencarkan sosialisasi. Tidak hanya di tingkat rukun tetangga, kelurahan dan kecamatan, tetapi juga ke sekolah-sekolah," tambahnya.
Tentu tak hanya berhenti di sosialisasi. Hendro sepakat dengan rencana yang dicanangkan pendahulunya. Yakni pengadaan tabung apar (alat pemadam api ringan) untuk setiap RT lewat anggaran kelurahan.
"Penanganan awal itu penting agar api tidak membesar," jelasnya.
Untuk program jangka panjang, Hendro menginginkan masing-masing kecamatan memiliki pos induk. Di sana akan ditempatkan armada truk tangki milik pemko.
"Saat ini kan ada tiga unit mobil tangki milik damkar pemko. Mungkin, nanti perlu ditambah beberapa," jelasnya.
"Tentu tidak bisa cepat. Sambil jalan saja, sambil dicarikan solusi dan anggarannya," tambahnya.
Disinggung sistem zonasi yang tampaknya tidak ditaati para relawan BPK, Hendro mengaku ingin mengubahnya.
Bila semula zonasi itu menetapkan Sungai Martapura sebagai garis batas, Hendro ingin menggantinya sesuai wilayah kecamatan.
"Jadi, ketika terjadi kebakaran di kecamatan A, maka hanya BPK di sana yang turun. BPK dari kecamatan B boleh membantu dengan catatan memang diperlukan," tekannya.
Dia mengakui, sistem ini masih sulit ditaati relawan damkar swadaya di Banjarmasin. Tapi ia yakin, perlahan mereka akan terbiasa dan patuh.
"Kami sadar, relawan punya jiwa solidaritas dan sifat penolong yang tinggi," ujarnya.
"Tapi, kita juga ingin agar penanganan kebakaran bisa terarah dan terukur. Jadi, kami berharap ini bisa diaati," tutupnya.
Editor: Syarafuddin
Editor : Arief