BANJARMASIN – Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kalsel mewanti-wanti pengurus masjid agar menjamin rumah ibadah bebas dari unsur kampanye. Mereka mengendus terjadinya kecurangan pemilu.
Modusnya dengan mengemas kegiatan keagamaan berupa politik uang pada kegiatan Salat Hajat berjemaah. “Modusnya dengan alasan sembahyang hajat, lalu membagi uang. Ini penyalahgunaan terhadap tempat ibadah,” beber Sekretaris MUI Kalsel, Nasrullah AR saat dialog bersama Bawaslu Kalsel, Kamis (21/12).
Menurutnya, untuk menarik minat warga dalam berpartisipasi pada pemilu memang perlu upaya nyata. Namun, catatannya dilakukan dengan cara yang etis dan benar. Bukan malah melanggar aturan. “Jangan memberikan pelajaran dengan money politic. Apapun bahasanya, entah memberi paket atau semacamnya, sama saja dengan membeli suara rakyat,” tekannya.
Modus politik uang yang dikemas dalam kegiatan keagamaan ini diakui baru oleh Bawaslu Kalsel. Terlebih terjadi pada saat tahapan kampanye. Meski belum menemukan kasus ini, upaya pencegahan pun diakui mereka sudah masif dilakukan. “Praktik kecurangan pemilu dengan berbagai modus lebih cepat berkembang. Makanya kami lebih mengedepankan upaya pencegahan,” tegas Komisioner Bawaslu Kalsel, Thessa Aji Budiono.
Dengan menggandeng para ulama, khususnya MUI, Bawaslu berharap dapat memberikan pencerahan dan contoh baik kepada masyarakat. Terlebih, Kalsel yang agamais, kehadiran ulama sangat berpengaruh. “Warga Kalsel itu cenderung mengikuti apa yang dilakukan para ulama. Sehingga dengan menggandeng ulama, pengawasan partisipatif lebih meningkat, dan ketergiuran warga akan politik uang semakin berkurang,” katanya.
Editor : Eddy Hardiyanto
Editor : Arief