BARABAI – Masalah tambang pasir ilegal di Desa Aluan Mati, Kecamatan Batu Benawa, Kabupaten Hulu Sungai Tengah (HST) belum memenuhi titik terang. Padahal pemerintah desa, forkopimcam, dan masyarakat sudah melakukan musyawarah desa (Musdes) pada (12/12) lalu.
Hasilnya terjadi voting. Dari 64 warga yang hadir, 56 orang menolak, dan 8 orang menerima ada aktivitas tambang.
Sumber Radar Banjarmasin mengatakan pemilik lahan justru gencar mendatangi warga agar keputusan voting dibatalkan. Kemudian meminta digelar rapat lagi. Ia mengajak warga untuk menyetujui tambang pasir. "Bahkan, para warga diminta tanda tangan di atas materai. Para warga yang menolak dipaksa dan didesak agar menyetujui keberadaan tambang pasir," jelasnya.
Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan (DLHP) HST melalui Kepala Seksi (Kasi) Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan, Supiani mengatakan pihaknya telah turun ke lapangan menindaklanjuti hal tersebut. "Kami berencana menggelar pertemuan kembali," ujarnya, Rabu (20/12).
Dalam pertemuan itu akan diundang tim pengaduan, Forkopimcam Batu Benawa, pambakal, dan tokoh masyarakat untuk membicarakan hasil laporan dan hasil survei lapangan sebelumnya. “Untuk tindaklanjutnya, akan kami bahas dalam rapat pada hari Jumat (22/12) mendatang,” katanya.
Sebelumnya, warga diresahkan dengan adanya aktivitas tambang pasir ilegal di aliran sungai di desanya. Dampak lingkungan dari aktivitas itu membuat air sungai jadi keruh, tebing sungai mulai longsor. Bahkan yang lebih parah lagi, jembatan gantung yang ada di lokasi tersebut terancam rusak.
Pelakunya diduga orang dari luar desa yang membawa mesin penyedot bekerja sama dengan pemilik tanah. Mereka mempekerjakan beberapa buruh warga Desa Aluan Mati juga.
Editor : Eddy Hardiyanto
Editor : Arief