Teknologi Modifikasi Cuaca (TMC) untuk menurunkan hujan itu dilaksanakan mulai kemarin (5/10), hingga Ahad (8/10) mendatang. “Tabur garam untuk modifikasi cuaca agar turun hujan sudah dilakukan,” beber Kabid Kedaruratan dan Logistik Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kalsel, M Pormadi Dharma, kemarin.
TMC kemarin dilakukan di langit empat daerah. Kota Banjarbaru, Kabupaten Banjar, Tapin, dan Tanah Bumbu. “Modifikasi cuaca yang dilaksanakan ini langsung dari BNPB. Dilakukan penyemaian hingga 8 Oktober nanti,” sebutnya.
Ada sebanyak 1.000 Kg garam pada penyemaian awan perdana kemarin. “Alhamdulillah, kabarnya ada yang sudah turun hujan, meski sebentar,” terangnya.
Hujan yang turun ibarat obat paling paten untuk penanganan karhutla saat ini. Selain membasahi lahan, juga mengurangi polusi udara. “TMC dengan hasilnya turun hujan sangat membantu memadamkan api yang sulit dijangkau,” sebut Pormadi.
TMC dilaksanakan seiring ditemukannya awan-awan hujan yang bisa dioptimalkan agar hujan turun. “Semoga dengan TMC ini, hujan mulai sering turun, dan api dari karhutla tak muncul lagi,” tuturnya.
BNPB melakukan modifikasi cuaca di Kalsel setelah dilaksanakan di Sumatera Selatan. Setelah di Kalsel, rencananya akan dilakukan di langit Kalteng. “Pesawat yang dipakai hanya satu. Alhamdulillah, Kalsel diprioritaskan,” ungkapnya.
Seperti diberitakan harian ini sebelumnya, Danrem 101/Antasari, Brigjen TNI Ari Aryanto sebagai pemegang komando pemadaman karhutla di Kalsel mengakui bahwa upaya kanalisasi memang memberikan efek positif dalam penanganan di seputaran Ring 1 Bandara Syamsudin Noor.
Namun untuk lebih memaksimalkan hasilnya, Ari menyebutkan bahwa wilayah Kalsel masih membutuhkan TMC. Dengan hujan buatan, bisa semakin memaksimalkan hasilnya di wilayah Kota Banjarbaru.
"Hujan buatan adalah solusi tepat menangani karhutla di Kalimantan Selatan. Jumat (6/10), waktu yang tepat mendatangkan kembali hujan buatan, karena saat itu terjadi potensi kelembapan awan yang cukup tebal," kata Wakil Ketua Satgas Karhutla Kalsel ini.
Ari juga sudah berkoordinasi dengan BMKG dan menyampaikan hal itu ke Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) untuk menyetujui rekomendasi tersebut.
Staf Prakirawan BMKG Syamsudin Noor, Fitma Surya Arghani mengakui memang terjadi penebalan terhadap kelembapan awan. Namun tidak menyeluruh di wilayah Kalsel. Hanya sebagian di sekitar arah timur dan utara saja, seperti Kabupaten Tanah Bumbu, Kotabaru, Balangan, dan Tabalong. "Untuk wilayah Ibu Kota Kalsel yaitu Banjarbaru, pada tanggal 8 dan 9 Oktober kemungkinan terjadi penebalan awan yang berpotensi turun hujan," ungkap Fitma.
Jangan Hanya Memadamkan dan Bagi Masker
Maraknya karhutla di Bumi Lambung Mangkurat mendapat sorotan dsri Direktur Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Kalsel, Kisworo Dwi Cahyono. Pria yang akrab disapa Cak Kiss itu menilai pemerintah masih ‘gagap’. Padahal karhutla bukan fenomena baru di Kalsel.
"Karhutla ini dari dulu sudah ada. Apalagi kalau di Kalsel ini, saat hujan kebanjiran, ketika kemarau karhutla. Begitu terus berulang," tukasnya, baru-baru tadi.
Menurutnya, jika mengacu Undang-Undang tentang Penanggulangan Kebencanaan, Cak Kiss menilai pemerintah harusnya punya tahap-tahap penanganan, baik sebelum, saat, dan sesudah kejadian.
Cak Kiss menilai pemerintah masih kelimpungan untuk menentukan titik rawan karhutla. Semisal, hanya terfokus di area sekitar bandara. Namun, setiap tahun, kebakaran selalu terjadi di sana. “Artinya pemerintah masih gagap, belum mampu memperkecil dampak dari karhutla,” nilainya.
Ia lantas menerangkan bagaimana seharusnya sikap pemerintah dalam menangani kondisi karhutla di Kalsel ini. Pemerintah seyogyanya sudah menginventarisir lahan-lahan yang menjadi titik rawan kebakaran sebagai langkah antisipasi. "Masa pemerintah sekarang kok hanya jadi pemadam kebakaran, dan bagi-bagi masker saja," bandingnya.
Cak Kiss menuturkan pemerintah bisa minta bantuan dari relawan BPK di Kota Banjarbaru. Tentu dengan peningkatan kapasitas, dan menyiapkan serta meng-upgrade sarana prasarananya.
"Selain itu, pemerintah juga harus memberikan pelayanan kesehatan bagi para relawan pemadam kebakaran ini. Cek kesehatannya, jangan hanya mengandalkan otot dan keringat mereka saja," tegasnya.
Selain itu, lanjut Cak Kiss, pemerintah juga harus menyiapkan fasilitas kesehatan dengan peralatan lengkap, termasuk puskesmas dan rumah sakit untuk rakyat yang terdampak kesehatan. "Termasuk edukasi skala rumah tangga ketika terjadi gejala ISPA sebelum dirujuk ke puskesmas atau rumah sakit," ujarnya.
Cak Kiss meminta agar upaya hukum juga harus ditegakkan. Terutama terhadap perusahaan pelaku pembakar lahan. "Bukan hanya tegas kepada para petani kecil saja,” ingatnya.
Ia lantas menyayangkan terjadinya penindakan hukum yang hanya menimpa para petani. Kendati sudah termaktub di KUHP, penindakan hukum terhadap petani kecil mesti ada pengecualian.
Mengingat, metode tanam dengan membakar lahan adalah suatu kearifan lokal yang diajarkan turun-temurun di masyarakat. Jangan sampai dengan ditangkapnya petani kecil justru berdampak terhadap produksi pangan, lantaran mereka takut bertanam.
Sebaliknya, pemerintah mesti punya gagasan mengadakan metode bertanam tanpa membakar. "Selama pemerintah belum memberikan ide soal metode tanam tanpa bakar, maka jangan tangkap petani kecil," tekannya.
Dari pengamatan Walhi, luas dampak karhutla tidak terlepas oleh banyaknya operasi perkebunan monokultur skala besar di wilayah Kalsel. Pemetaan Walhi Kalsel dari citra satelit di Agustus 2023, diduga 182 titik api berada di dalam lahan konsesi milik perusahaan monokultur.
Antara lain di Banjar 101 titik api, Barito Kuala (10), Balangan tujuh titik api, Tanah Laut (13), HSS (36), Kotabaru (8), Tabalong (3), Tapin (3), dan Tanah Bumbu satu titik api.
"Kita tahu selama ini, pascakarhutla akan banyak lahan yang bekas terbakar. Tiba-tiba tumbuh tanaman kelapa sawit. Jadi perumahan, atau ada patok bertulisan tanah ini dijual. Banyak perusahaan membiarkan lahannya terbakar agar biaya operasional lebih kecil," bebernya.
Untuk itu, Cak Kiss menekankan pihak terkait wajib melakukan pengawasan dan audit ketat terhadap korporasi tanaman monokultur yang beroperasi. Seperti kontrol tata kelola air di area perkebunan milik perusahaan. "Bila parameter ini tidak ada, tentu kebakaran sangat mudah terjadi lantaran kondisi area lahan yang sangat kering," tuturnya.
Cak Kiss juga meminta setiap perusahaan juga harus mempunyai menara pandang yang berfungsi sebagai tempat mengawasi jika muncul titik api.
Setiap perusahaan perkebunan monokultur juga wajib memiliki sarana alat pemadam kebakaran. Lalu, menyiapkan tenaga kerja untuk memadamkan api. "Perusahaan yang melakukan pembiaran atau melalaikan beberapa standar itu bisa diproses secara hukum," katanya.
Jika tidak bisa menghadirkan solusi atas permasalahan ini, Cak Kiss menilai pemerintah belum mampu memenuhi hak rakyatnya mendapat lingkungan baik dan sehat, serta mewujudkan penindakan hukum yang berkeadilan.(mof/zkr/gr/dye) Editor : Arief