Informasi ini disampaikan Sekdaprov Kalsel, Roy Rizali Anwar usai memimpin rapat keberlanjutan pembangunan jembatan yang menghubungkan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Kotabaru itu di Ruang Rapat Aberani Sulaiman, perkantoran pemprov di Banjarbaru, kemarin (6/6).
"Atas arahan gubernur, pembangunan jembatan penghubung Pulau Laut akan dilanjutkan tahun depan," ujar Roy.
Tahapannya, tahun ini akan diselesaikan desain yang digunakan dan ditentukan mekanisme pembiayaannya.
Saat ini sedang digali informasi beberapa data jembatan. Seperti berapa clearance atau tinggi ruang bebas jembatan yang akan dibangun dan biaya yang harus dipenuhi.
"Agar pembangunan segera dilanjutkan, pemprov juga akan membantu pembiayaan sebesar Rp300 miliar," kata Roy.
Sedangkan Pemkab Tanbu dan Kotabaru masing-masing menganggarkan Rp100 miliar. "Ini berjalan selama lima tahun ke depan, sisanya akan kita cari solusinya nanti," imbuhnya.
Ia menyebut, dana awal itu akan digunakan untuk membangun jembatan terdekat, agar kedua sisi bisa dimulai pembangunannya.
"Kalau menunggu dari bantuan pusat, baru bisa cair pada 2030. Jadi kita gunakan APBD dulu," ujarnya.
Setidaknya, pemprov masih mengupayakan agar dana dari pemerintah pusat bisa cair lebih cepat. "Kami meminta DPR RI dan lainnya untuk menyampaikan ke pusat, supaya dana bisa dicairkan secepatnya," papar Roy.
Terkait anggaran yang diperlukan, ia menuturkan, pada perhitungan DED tahun 2015, dana yang dibutuhkan sekitar Rp5 triliun apabila ketinggian jembatan mencapai 80 meter.
"Tapi berdasarkan perhitungan Kementerian PUPR pada 2020, jika tinggi jembatan 21,45 meter. Biayanya hanya sekitar Rp2,1 sampai Rp2,5 triliun," sambung Roy.
Kementerian Perhubungan sendiri mengusulkan dua alternatif tinggi jembatan, yakni 50 meter dan 30 meter. "Nanti akan kami koordinasikan lagi, berapa tinggi jembatan yang cocok," ujarnya.
Ia berharap, pembangunan jembatan bisa terealisasi, karena dampaknya sangat positif bagi daerah pesisir Kalsel.
Sisi lain, Sekda Kotabaru, Said Akhmad mengatakan, pembangunan jembatan penghubung pulau ini sudah disepakati sejak 2015 silam.
"Kami sudah menghabiskan APBD 100 miliar lebih untuk pembebasan lahannya," ungkapnya.
Di lokasi sudah dibangun fisiknya berupa tiang pancang, jadi menurutnya tidak ada alasan untuk menunda atau membatalkan proyek ini.
"Bahkan ranjau di area sana sudah kita bersihkan bersama TNI AL," tegas Said.
Pemkab sendiri keberatan kalau harus menunggu sampai 2030. Oleh karena itu pemkab bersedia ikut mengucurkan APBD.
"Kami siap sharing (berbagi dana) karena jembatan ini merupakan kebanggaan provinsi, bukan hanya Kotabaru," pungkasnya. (ris/gr/fud) Editor : Arief