***
BATULICIN - Tanyakan saja kepada AW. Perempuan 22 tahun ini punya pengalaman buruk saat bekerja di sebuah kontraktor batu bara yang beroperasi di Kabupaten Tanah Bumbu.
Lulus kuliah tahun 2022, ia melamar ke sana. AW mendapat posisi general affair. Tugasnya adalah mengurus pelbagai kebutuhan operasional perusahaan.
"Aku nggak pakai jalur orang dalam. Jadi bisa dibilang hoki karena masuk ke perusahaan intinya, bukan subkonnya," kata AW kepada Radar Banjarmasin, Rabu (31/5).
AW yang juga pernah bekerja selama kuliah, mendapati lingkungan dan budaya kerja yang sangat berbeda.
"Waktu aku masuk, memang harus beradaptasi lagi. Apalagi mayoritas pria dewasa," ujarnya.
Satu bulan pertama, AW sudah tak betah. Tapi karena tuntutan orang tua, ia memilih bertahan.
"Aku nggak biasa kalau kerja harus cari muka ke atasan," bebernya.
Praktik "menjilat" tentu tak hanya terjadi di perusahaan tambang. Jangankan di perusahaan swasta, di birokrasi pemerintahan saja banyak yang begitu.
Seiring waktu, AW mulai bisa menyesuaikan diri. Tuntutan pekerjaan juga mengharuskannya menjalin komunikasi yang baik dengan kolega.
Namun, ia tak menduga komunikasi yang lancar itu berujung pada lontaran perkataan dan sikap tak senonoh dari atasannya.
"Sampai ada sentuhan fisik dan pelecehan verbal. Menurutku itu tidak etis," tegasnya.
AW pun mencari informasi kepada sesama pekerja perempuan di perusahaan itu. Ternyata yang menjadi korban bukan hanya dirinya.
"Banyak yang mengalami. Tapi mereka nggak berani bersuara," ujarnya.
Menghadapi pelecehan, mereka mengeraskan mental demi tuntutan ekonomi, "Mereka yang nggak berani, ya ditahan-tahan. Ini tidak mudah."
Menurut AW, korban yang tak berani melawan, kerap dicap "gampangan" untuk didekati. Itu mengundang perlakuan beruntun yang kian tidak menyenangkan.
AW sempat melaporkan pengalaman buruk itu ke bosnya. Harapannya, ada tindakan tegas dari perusahaan.
"Nggak tahu ditindak atau gimana, kata temanku dia masih bekerja di sana. Harapanku jangan sampai ada korban berikutnya," ujarnya.
Berjalan tiga bulan, masa percobaan kerja AW tidak dilanjutkan. Lucunya, karena tuduhan bahwa AW berbuat tak senonoh bersama koleganya.
"Kenapa aku tidak diberi kesempatan untuk menjelaskan? Cuma aku yang nggak dilanjut," keluhnya.
Kawan-kawan AW yang mengetahui kejadian sebenarnya coba menjelaskan ke atasan AW. Namun sang atasan bergeming.
AW menduga, ini merupakan buntut dari laporannya atas perilaku sang atasan.
"Jujur, aku kaget dan sedih. Tapi, mungkin ini yang terbaik buatku," tutupnya.
Serupa dengan pengalaman SF. Perempuan 23 tahun ini bekerja di perusahaan subkontraktor batu bara yang juga beroperasi di Tanah Bumbu.
SF sudah bekerja di sana sejak 2019. "Kejadian seperti itu (pelecehan verbal) memang sudah sering terjadi di dunia tambang," katanya.
Lontaran-lontaran yang menyakitkan pun kerap didengarnya, bahkan ditelannya. "Ya aku diam. Mau bagaimana lagi," ujarnya.
Diceritakannya, dulu salah satu teman perempuannya pernah mengalami pelecehan fisik dari salah seorang manajer. "Tapi si atasan langsung dikeluarkan," ujarnya.
SD berharap, suatu hari nanti kultur tak sehat itu berhenti. "Sudah cukup," tuntasnya.
Perusahaan Harus Melindungi
Dosen sosiologi dari FISIP Universitas Lambung Mangkurat, Varinia Pura Damaiyanti mengatakan, pelecehan di dunia pertambangan terjadi karena beberapa hal. Pertama, dominasi laki-laki. Pertambangan identik dengan pekerjaan keras dan kasar.
"Perempuan adalah kelompok minoritas sehingga rentan mengalami pelecehan," katanya kepada Radar Banjarmasin.
Kemudian, masyarakat yang masih cenderung menormalisasi pelecehan seksual.
"Masih ada yang berkata, 'Ah! Itu biasa saja.' Seakan itu hal yang normal dan lumrah terjadi," kata Varinia memberi contoh.
Terakhir, lokasi tambang yang umumnya jauh dari permukiman dan perkotaan. Jauh dari akses keamanan dan kesehatan, membuat kontrol sosial di dunia pertambangan menjadi lemah.
"Sehingga pelecehan seksual kerap terjadi," ujarnya.
Ditanya bagaimana cara menghentikannya, Varinia meminta pekerja lelaki untuk menyadari bahwa pelecehan itu sungguh tidak patut.
"Masyarakat juga harus berhenti menormalisasi pelecehan, kendati dianggap pelecehan ringan," tekannya.
Selain itu, kontrol perusahaan perlu diperketat dan perkuat. Perusahaan juga perlu kebijakan spesifik untuk melindungi pegawainya.
Sementara itu, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tanah Bumbu, Avian Noor mengaku belum pernah menerima pengaduan ihwal pelecehan pekerja perempuan dari perusahaan tambang.
Dijelaskannya, secara kewenangan, kasus seperti itu ditangani oleh Balai Pengawasan Ketenagakerjaan Daerah Wilayah IV di bawah Pemprov Kalsel.
"Kantor mereka juga ada di Tanah Bumbu," sebutnya,
Namun, Avian juga menjamin dinasnya membuka diri jika ada pengaduan seperti itu. "Bisa dikonsultasikan dengan kami, nanti kami bantu arahkan," ujarnya. (dza/gr/fud) Editor : Arief