Koordinasi dilakukan terkait sejumlah kegiatan infrastruktur yang dilaksanakan di Banjarbaru. Salah satunya adalah rencana pembangunan akses menuju Bandara Syamsudin Noor.
Ketua Komisi III DPRD Banjarbaru, Emi Lasari menuturkan bahwa koordinasi itu dilakukan karena banyak menerima keluhan dari masyarakat, tentang penggunaan jalan perkampungan menuju Bandara Internasional Syamsudin Noor di Banjarbaru.
"Sehingga realisasi jalan baru, menuju ke bandara saat ini sangat ditunggu oleh masyarakat," ucapnya saat dihubungi, Rabu (17/5) siang.
Emi menerangkan, dari pertemuan itu pihaknya mendapatkan informasi, bahwa BBPJN XI sudah merampungkan konsep perencanaan. Tinggal tahapan selanjutnya yaitu melakukan penganggaran pada tahun depan.
"Dulu memang pernah dianggarkan, namun pembangunan tidak bisa direalisasikan lantaran terkendala pembebasan lahan. Begitu informasi yang kami dapatkan," jelasnya.
Selain BBPJN XI Kalsel, Emi juga menilai persoalan tersebut bisa menjadi perhatian Pemko Banjarbaru. Yaitu dengan mencari solusi jangka pendek, sebelum akses bandara dibangun sesuai perencanaan.
"Kalau memungkinkan pelebaran jalan, harus dilakukan. Karena kalau harus menunggu balai jalan membuka akses baru, kasihan masyarakat di sana. Semoga persoalan ini sudah ada progresnya pada tahun depan," harapnya.
Selain melakukan koordinasi soal jalan baru akses bandara, Komisi III DPRD Banjarbaru juga meminta agar BBPJN XI melakukan kajian ulang mengenai peninggian aspal di Jalan Ahmad Yani wilayah Banjarbaru.
Sebab menurut Emi ketikan jalan tersebut ditinggikan, membuat aliran air mengalir ke pemukiman warga, saat terjadi hujan deras.
Sehingga, Komisi III DPRD Banjarbaru menginginkan peninggian aspal jalan itu dilengkapi dengan normalisasi drainase.
"Semoga hasil kajian itu nanti masuk program perencanaan di tahun 2024. Bisa jadi kami koordinasikan juga dengan Dinas PUPR Banjarbaru, apa yang menjadi kewenangan mereka di jalan nasional," tegasnya.
Keterlibatan Pemko Banjarbaru sendiri, Emi menyebut, berkaitan dengan master plan penanganan banjir, yang saat ini sedang digarap. Jika master plan selesai, dapat dikoordinasikan dengan BBPJN XI Kalsel.
"Bila ada yang menjadi kewenangan Pemko Banjarbaru, maka akan kami dorong untuk dikerjakan pada kegiatan prioritas 2024," tandas Emi. (zkr/yn/ram) Editor : Arief