Kali ini agendanya penyampaian rekomendasi DPRD Kabupaten HSS atas laporan keuangan pertanggungjawaban (LKPj) Bupati HSS tahun anggaran 2022.
Ada berbagai rekomendasi LKPj tahun anggaran 2022 yang disampaikan anggota Komisi III DPRD HSS M Lutfiajadi.
Realisasi pendapatan DPRD merekomendasikan sangat perlu dipetakan masalah- masalah penyebab tidak tercapainya kedua komponen pendapatan asli daerah (PAD).
“Sehingga dapat dicarikan solusi untuk peningkatan pendapatannya,” ujarnya.
Realisasi belanja, DPRD merekomendasikan surplus pendapatan bisa digunakan untuk mengembangkan usaha- usaha daerah, misalnya untuk mengembangkan perusahaan daerah yang diharapkan bisa menyumbang PAD.
“Serta bisa digunakan untuk meningkatkan pembangunan-pembangunan daerah yang masih memerlukan,” kata Lutfiajadi.
Dalam capaian misi pembangunan Kabupaten HSS tahun 2022 dengan misi mewujudkan aksesibilitas dan kualitas pelayanan bidang pendidikan, kesehatan dan pelayanan dasar lainnya. DPRD merekomendasikan perlunya penajaman prioritas pada semua sektor atau bidang yang berhubungan dengan pendidikan dan kesehatan untuk mencapai target pencapaian.
Dalam misi kedua mewujudkan daya saing ekonomi daerah melalui pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkelanjutan berbasis potensi sumber daya alam dan kearifan lokal. DPRD merekomendasikan sangat perlu penajaman kebijakan untuk mengatasi pengangguran, khususnya membangun sektor unggulan seperti sektor pertanian, kehutanan dan perikanan. Kemudian sangat perlu retribusi daerah dievaluasi termasuk Perda yang mengaturnya.
Misi ketiga meningkatkan kuantitas dan kualitas infrastruktur fisik dan sosial yang menunjang sektor perekonomian. DPRD merekomendasikan perlu dipertahankan kinerja yang berhubungan dengan misi ini.
Kemudian, misi keempat mengoptimalkan sumber daya daerah, berbasis pemberdayaan masyarakat, pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. DPRD merekomendasikan: perlunya peningkatan prioritas pembangunan pada bidang- bidang yang berhubungan dengan indeks kualitas lingkungan hidup dan indeks pembangunan gender (IPG).
Serta misi kelima menghadirkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta pelayanan publik berkualitas berbasis teknologi informasi dalam bingkai kehidupan yang agamis. DPRD merekomendasikan sangat perlu meningkatkan yang berhubungan dengan indeks profesionalisme ASN, sehingga bisa bekerja dengan baik. (shn) Editor : Muhammad Helmi