Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BPSDMD) Kalsel mendata, tahun ini ada 416 orang yang diusulkan mengikuti pelatihan kepemimpinan. Namun yang disetujui cuma 44 orang.
"Jumlah pegawai yang mengikuti pelatihan ini sesuai dengan anggaran yang tersedia. Satu pesertanya sekitar Rp22 juta," kata Plh Kepala BPSDMD Kalsel, Ahmad Bagiawan kemarin (3/4).
Ia menyebut, pelatihan kepemimpinan pada 2023 ini digelar dalam tiga tingkatan. Yakni untuk eselon II, III dan IV.
"Untuk eselon II, usulannya 14 pegawai dan yang disetujui 10 pegawai," sebutnya.
Sedangkan, pelatihan kepemimpinan untuk eselon III, tahun ini Badan Kepegawaian Daerah (BKD) mengusulkan 97 nama. Akan tetapi, hanya 14 yang disetujui.
"Begitu juga untuk eselon IV, dari 305 pegawai usulan, cuma 20 pegawai yang disetujui," tambah Gia.
Kepala Bidang Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional ini berharap, daerah bisa mengalokasikan anggaran pelatihan lebih banyak. Sehingga, banyak pula pegawai yang bisa mengikutinya.
"Kalau anggarannya terbatas, potensi PAD (pendapatan asli daerah) juga banyak hilang. Karena banyak pegawai dari kabupaten dan kota yang mau diklat di sini, tak bisa terakomodir semua," ungkapnya.
Di samping itu, keterbatasan pelatihan juga berdampak pada Indeks Profesionalitas (IP) ASN Kalsel yang tahun lalu hanya mampu mencapai 63.68 dari target 72.
Gia berharap, BPSDMD bisa secepatnya menjadi badan layanan usaha daerah (BLUD). Sehingga peserta pelatihan yang mereka terima tidak terbatas.
"Kalau masih belum BLUD, pelatihan yang kita gelar harus sesuai RKA (rencana kerja anggaran). Tapi kalau sudah BLUD, kita bisa menerima pelatihan ketika tahun berjalan," ucapnya.
Ia menyebut, syarat untuk bisa menjadi BLUD, BPSDMD harus punya unit pelayanan teknis (UPT).
"Kampus II BPSDMD Ambulung di Banjarbaru yang diusulkan menjadi UPT. Sekarang kajiannya sudah masuk ke Kementerian Dalam Negeri," jelasnya.
"Kalau sudah jadi UPT, maka BPSDMD Kalsel bisa segera menjadi BLUD," tambah Gia.
Terkait terbatasnya anggaran untuk pelatihan tahun ini, Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kalsel, Subhan Nor Yaumil mengaku belum mengetahuinya. "Karena saya menjabat di sini setelah APBD selesai dibahas," katanya.
Ia menyebut Sekdaprov Kalsel, Roy Rizali Anwar selaku Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) lebih mengetahui. "Mungkin karena percepatan program prioritas gubernur, sehingga ada pengurangan anggaran pelatihan," pungkasnya. (ris/gr/fud) Editor : Arief