Ketua Komisi I DPRD Banjarmasin, M Faisal Hariyadi ikut kecewa atas kejadian tersebut.
Sebelumnya insiden kecelakaan dari armada pemadam kebakaran swasta sudah berulang kali terjadi di Banjarmasin.
Kekecewaan Faisal makin bertambah, ketika tahu yang dikejar dugaan kebakaran di kawasan Pramuka itu hanyalah fogging.
Apalagi gara-gara informasi tidak benar itu, DPKP Kota Banjarmasin harus menurunkan dua unit mobil tanki. Artinya, mitigasi DPKP Banjarmasin sangat tidak terukur. "Ini harus jadi momentum bagi DPKP Kota Banjarmasin untuk melakukan evaluasi secara menyeluruh," katanya.
Evaluasi dimaksud Faisal, terkait personalia. Kemudian permasalahan teknis dan sistem kerja di DPKP Kota Banjarmasin. "Pos terpadu yang sebelumnya diwacanakan, segera direalisasikan," tegasnya.
Faisal masih ingat pada rapat dengan dewan, DPKP Kota Banjarmasin sempat menyampaikan jika hendak mendirikan pos terpadu di setiap kecamatan. DPKP sebagai pemegang pusat komando untuk barisan pemadam kebakaran (BPK) swasta yang ada di Banjarmasin.
Pengertian sederhananya, jika ada kabar kebakaran, seluruh BPK swasta yang ada di Banjarmasin tidak boleh bergerak sebelum ada informasi pasti terkait keabsahan maupun skala intensitas api dari DPKP Kota Banjarmasin. Di setiap pos terpadu setiap kecamatan itu akan ada mobil pemadam kebakaran, dan anggota-anggota yang berjaga.
"Supaya kalau ada kabar kebakaran, tidak mesti armada yang berada di tengah kota meluncur. Karena jarak tempuh dari markas besar di Pemko Banjarmasin menuju ke lokasi cukup memakan waktu," katanya.
Politisi Partai Amanat Nasional itu meminta wacana pos terpadu tiap kecamatan itu segera direalisasikan. "Beberapa bulan ini malah pemadam DPKP Banjarmasin terkesan hanya menerima informasi. Bukan yang memvalidkan," lanjutnya.
Evaluasi lain juga perlu dilakukan untuk peralatan-peralatan pemadaman, khususnya mobil-mobil milik DPKP Banjarmasin. "Mobil yang nabrak ini sudah tidak layak. Usianya sangat tua. Mengingat pemadaman kebakaran ini urusan wajib, maka harus dievaluasi alat-alat itu," katanya.
"Bukan saya berandai-andai. Tapi, umpamanya terjadi kebakaran gedung bertingkat, DPKP Banjarmasin pasti kelabakan. Pikir saja, armada yang dilengkapi tangga tidak punya. Peralatan lain juga minim. Maka ini wajib dievaluasi lagi," pintanya.
Atas kejadian ini, Faisal di Komisi I berencana memanggil DPKP Kota Banjarmasin untuk dimintai klarifikasi. "Di DPRD saya sudah meloloskan anggaran untuk DPKP Banjarmasin membeli mobil dua kabin. Memang bukan tanki. Tapi, cukup representatif untuk membawa penumpang di dalam mobil dan membawa mesin di belakang," katanya.
"Tapi, kenapa DPKP masih memakai armada bututnya itu. Apakah mobil itu sudah dibeli atau belum? Kenapa tidak terlihat dioperasionalkan. Ini juga saya sayangkan," sambungnya.
Pemanggilan juga untuk meminta klarifikasi terkait langkah evaluasi apa yang bakal dilakukan oleh DPKP Kota Banjarmasin. "Kalau ke depan DPKP Banjarmasin masih tidak punya sistem kerja yang jelas, lantas apa bedanya dengan BPK swasta," bandingnya.
Menurutnya, salah satu sebab banyaknya BPK swasta di Banjarmasin juga karena masyarakat masih belum percaya dengan pemadam kebakaran milik Pemko Banjarmasin.
***
Wakil Ketua DPRD Kota Banjarmasin, M Yamin juga menyoroti perihal kesiapan dan kelayakan armada yang dioperasionalkan petugas kala itu. Terlebih jika dilihat lebih jeli, nomor polisi yang ada di mobil tanki terlibat insiden itu juga sudah mati. Hal itu tak menutup kemungkinan bagian lain juga tidak diperhatikan.
"Kondisi unit mestinya lebih diperhatikan. Sopir juga harus dari orang yang terlatih, atau sudah memiliki SIM dan lisensi. Kami minta dinas terkait untuk evaluasi. Jangan sampai ini jadi contoh yang kurang baik, karena kita punya pemadam kebakaran sangat banyak," katanya, Minggu (5/2) siang.
Politisi partai Gerindra itu juga sepakat komisi terkait memanggil DPKP Kota Banjarmasin untuk dimintai klarifikasi. "Perlu dari komisi terkait untuk memanggil, dan bisa mengklarifikasi itu ada kendala apa sehingga terjadi. Karena unit hibah itu harusnya juga diperhatikan, apakah kondisinya siap semua atau tidak. Ini yang perlu dijaga," tegasnya.
Menurut Yamin, Pemko Banjarmasin harus bertanggung jawab dengan insiden yang sudah merugikan pengendara lain. "Kami silakan saja pihak kepolisian mengusut tuntas kejadian ini, karena ranah mereka. Jika kesalahannya dari Pemerintah Kota, mereka harus bertanggung jawab. Kalau memang unit pemadam kebakaran pemko yang salah, harusnya jadi tanggung jawab juga bagi pemerintah," cecarnya.
Terkait tidak adanya anggaran ganti rugi, ia menekankan pemko seharusnya bisa memikirkan solusi lain. "Jangan juga ini membuat pemerintah tidak bertanggung jawab. Bisa saja seluruh dinas memberikan urunan kalau memang nantinya ada kesalahan bagi pemadam milik pemko," ujarnya
Balakar 654 Ikut Kecewa
Tabrakan beruntun melibatkan armada DPKP Banjarmasin juga mengecewakan Barisan Sukarelawan Kebakaran (Balakar) 654 Banjarmasin. Hal ini akan jadi preseden buruk bagi pemko jika tidak ditindaklanjuti.
Ketua harian Balakar 654, Taufik Rahman mengaku prihatin atas kejadian tersebut. Apalagi info awal memang ada orang yang melihat asap dari dalam bangunan ruko. Damkar swasta sudah ada di kejadian. Ternyata infonya bahwa ruko tersebut melakukan penyemprotan fogging. "Kenapa sekelas dinas di Pemko melaju kencang, sementara infonya hanya fogging. Berarti ada yang terputus dalam hal jaringan informasi ke Damkar Pemko," tukasnya, Minggu (5/2) petang.
Taufik meminta agar Kepala DPKP Banjarmasin Budi Setiawan lebih intensif lagi dalam memberikan pembinaan dan arahan seluruh anggotanya. "Ke depan, ulun berharap pemko dan damkar swasta membuat sistem informasi akurat, cepat, dan tepat dengan memanfaatkan sistem komunikasi yang melibatkan damkar swasta," pintanya.
Taufik juga meminta agar DPKP Banjarmasin menjaga dan memelihara peralatan atau unit yang dimilikinya agar lebih prima dalam menjalankan tugas. Menurutnya, tidak menutup kemungkinan tabrakan itu terjadi akibat dari kurang pakemnya rem di unit tanki tersebut. "Peralatan dan mobil-mobil yang ada wajib dijaga dan dipelihara dengan benar. Apalagi unit tankinya," tukasnya.
Ia berharap DPKP Banjarmasin dan damkar swasta bisa mengambil pelajaran dari tragedi yang sudah terjadi. "Semoga kawan-kawan relawan selalu dalam perlindungan Allah dalam menjalankan misi sosial mereka. Tidak ada anggota damkar yang hebat. Ada hanya anggota damkar yang terlatih," tuntasnya.(zkr/az/dye) Editor : Arief