Dari total 588 hektare yang termasuk dalam SK Kumuh Tahun 2022, yang baru tertangani, hanya seluas 38 hektare. Artinya, masih ada 550 hektare kawasan yang belum terjamah penanganan.
Hal itu diakui pula oleh Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Permukiman (Disperkim) Kota Banjarmasin, Chandra Iriandi Wijaya.
"Ya, memang ada sekitar itu yang belum tertangani," ucapnya, Jumat (18/11) tadi di Balai Kota.
Kendati demikian, bukan tanpa upaya. Chandra menekankan bahwa program pengentasan kawasan kumuh tak akan berhenti tahun ini. Tapi, berlanjut dari tahun ke tahun.
"Tahun depan, kawasan kumuh kembali ditangani. Tapi bertahap, sekitar 30 sampai dengan 35 hektare. Yang lokasinya tersebar di sejumlah titik," janjinya.
Ia pun lantas menjelaskan penanganan seperti apa yang dilakukan pihaknya, dalam upaya pengentasan kawasan kumuh ini. Salah satu di antaranya, yakni melalui penataan lingkungan, khususnya jalan.
Itu diungkapkannya bukan tanpa alasan, mengingat salah satu indikator sebuah kawasan permukiman bisa dikategorikan kumuh, lantaran adanya ketidakteraturan bangunan dan kondisi jalan di wilayah pemukiman.
"Perbaikan jalan yang kondisinya memang rusak atau tidak layak untuk dilewati. Jika jalan di wilayah tersebut misalnya berupa titian, maka titian itulah yang diperbaiki," jelasnya.
"Termasuk misalnya, di kawasan Kelurahan Mantuil, Kecamatan Banjarmasin Selatan," tekannya.
Saat disinggung mengenai berapa besar APBD Kota Banjarmasin yang dipakai untuk penanganan kawasan kumuh ini, Chandra masih belum bisa memberikan jawaban yang lugas.
"Di tahun 2022, anggaran daerah yang dipakai pakai dalam program ini sekitar Rp11 miliar. Dan untuk tahun depan, besarannya anggarannya juga kurang lebih seperti itu nominalnya," ujarnya.
Kemudian, untuk sebaran wilayah yang bakal ditangani, menurutnya, paling banyak berada di wilayah Kecamatan Banjarmasin Selatan. Yakni kawasan Kelurahan Mantuil.
"Di Kelurahan Mantuil ini memang ada penanganan berupa perbaikan jalan titian. Pengerjaan, dilakukan berkolaborasi bersama instansi lain, salah satunya dengan Dinas Perkim Provinsi Kalsel," tandasnya. (war)
Editor : Muhammad Helmi