Kabid Pendidikan SD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) HSS, Umar Dani membenarkan keputusan penutupan SD yang tersebar di delapan kecamatan.
Di Angkinang tiga sekolah, Daha Selatan dua sekolah, Kalumpang tiga sekolah, Kandangan tujuh sekolah, Padang Batung empat sekolah, Simpur dua sekolah, Sungai Raya empat sekolah, dan Telaga Langsat dua sekolah. Mereka ditutup karena dilakukan grouping. “Iya sesuai SK, ada 27 SD ditutup,” ujarnya, Kamis (4/8).
Sekolah ditutup antara lain SDN Tawia Timur, SDN Tawia, dan SDN 1 Kayu Abang di Kecamatan Angkinang. Berikutnya SDN 3 Baruh Jaya dan SDN 2 Parigi di Kecamatan Daha Selatan.
SDN Karang Paci, SDN Kalumpang Selatan, dan SDN 2 Bago Tanggul di Kecamatan Kalumpang. SDN 2 Amawang Kiri, SDN 1 Sungai Kupang Palas, SDN 4 Kandangan Barat, SDN 2 Kandangan Kota, SDN Sungai Paring Dalam, SDN Ganda, dan SDN Amawang Kanan di Kecamatan Kandangan.
Selanjutnya SDN Padang, SDN Tabihi, SDN Padang Batung, SDN Karang Jawa Muka 1 di Kecamatan Padang Batung. SDN Hantarukung dan SDN Kapuh Padang di Kecamatan Simpur. SDN 2 Hamalau, SDN 2 Sungai Kali, SDN Ida Manggala, SDN 2 Batang Kulur Kiri di Kecamatan Sungai Raya. SDN Pakuan Timur, dan SDN 2 Mandampa di Kecamatan Telaga Langsat.
Walau terkena grouping, tidak ada keluhan dan permasalahan. Bahkan sebanyak 723 pelajar sudah dipindah ke sekolah terdekat, atau sesuai dengan keinginan para orang tua. “723 pelajar dari 27 desa di-grouping sudah semua dimutasi,” sebut pria yang juga sebagai Ketua PGRI (Persatuan Guru Republik Indonesia) HSS ini.
Terkait penyebab, Umar menduga puluhan SD ini kalah bersaing dengan Madrasah Ibtidaiyah (MI). Bisa pula karena jumlah penduduk usia sekolah memang sedikit di wilayah tersebut. “Dua alasan ini yang memengaruhi,” ujarnya.
Dampak grouping ini ada 157 ASN dan 156 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang akan ditata ulang. Mereka akan ditempatkan ke sekolah yang sedang kekurangan guru. “Rencana pertengahan bulan ini mereka akan ditata,” sebut Umar.
Bupati HSS, Achmad Fikry mengatakan grouping sekolah ini memang problem yang saat ini dihadapi. “Grouping guna memaksimalkan pelayanan yang diberikan sekolah kepada muridnya.
Karena ada beberapa sekolah yang jumlah siswanya sudah di bawah standar minimal pelayanan. Apalagi syarat penerima bantuan sekolah, apabila murid di bawah 60 orang, tidak bisa mendapatkan bantuan dana dari pemerintah pusat,” ujarnya, saat menyerahkan bantuan sekolah di SD Alam Muhammadiyah Kandangan.
Permendikbud nomor 6 tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) reguler telah mengatur bahwa penghentian itu bilamana suatu sekolah secara tiga tahun berturut-turut memiliki murid kurang dari 60. “Di beberapa titik sekolah, pemerintah kabupaten masih ada toleransi mengenai kebijakan grouping.
Kami tidak menginginkan apabila terjadi grouping ada anak drop out sekolah,” ingatnya.(shn/az/dye)
Editor : Muhammad Helmi