"Mencarinya saja rancak (sering) susah. Malah dingalihi (dipersulit). Ada-ada saja," keluh warga Antasan Kecil Timur, Banjarmasin Utara itu kemarin (30/6).
Bagaimana tidak, jangan menggunakan aplikasi, memegang smartphone saja ia tak pernah. "Seumur-umur kada (tidak) pernah menjapai (memegang)," lanjutnya.
Dia tak habis pikir, orang kecil sepertinya yang mendambakan kemudahan, malah dihadapkan pada keruwetan baru. "Harusnya dimudahkan," tegasnya.
Hasanah tergolong berhak menikmati gas bersubsidi. Sebab, suaminya hanya buruh serabutan. Rumah pun masih ngontrak. "Mudah-mudahan kabar ini kada jadi (batal)," selorohnya.
Senada dengan Farida yang tinggal di Kuin Selatan, Banjarmasin Utara. Untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya saja, perempuan paruh baya ini kerap dibantu tetangganya yang masih peduli.
"Kayapa (bagaimana) membeli gas kalau harus punya hape? Membeli beras saja kadang masih ngutang," ujarnya lirih.
Farida bahkan bertekad akan kembali ke kompor jadul dengan kayu bakar. "Bisa-bisa tidak makan kalau tak ada gas. Bagaimana nanti memasak?" tambahnya.
Ahmadi juga kesal. Dapur tukang bangunan ini sangat tergantung pada jatah gas bersubsidi itu.
"Andaikan pemerintah yang mau membelikan handphone-nya, tentu tak masalah," kata warga Kampung Gedang, Banjarmasin Tengah itu.
Anak Ahmadi memang punya ponsel pintar. Tapi dia kurang yakin, sebab keluaran lama yang kerap error. "Paket datanya saja kadang tak terisi," kisahnya.
Bukan hanya konsumen, pemilik pangkalan gas pun waswas. Contoh Ahmad, pemilik pangkalan di Jalan Sungai Ulin, Banjarmasin Tengah.
Dia mengingatkan, 70 persen pembeli gas bersubsidi di tempatnya sudah berusia uzur. Dia sangsi mereka memahami MyPertamina ini.
"Saya yakin mereka tak paham dengan aplikasi. Telepon saja mungkin banyak yang tak punya," ujarnya.
Tapi, sebagai mitra dan perpanjangan tangan Pertamina, Ahmad sudah pasrah. Tak bisa mengelak bisa diberlakukan.
"Mau bagaimana lagi? Saya harus mengikuti aturan. Walaupun kasihan sama pelanggan," tukasnya.
Namun, kekhawatiran mereka mungkin terlalu dini. Sebab ini masih wacana.
Seperti yang ditekankan Area Manager Communication, Relation and CSR Pertamina Kalimantan, Susanto August Satria.
Ditekankannya, sampai sekarang belum ada perubahan untuk penjualan tabung gas 3 kilogram.
Apalagi, selama ini Pemko Banjarmasin sudah memiliki kartu kendali. Mengacu data kemiskinan yang disebut Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).
Untuk tahun 2022, ada 42.500 kartu yang dibagikan. Kepada warga berpenghasilan rendah dan pengusaha kecil.
"Sampai sekarang belum ada perubahan. Tetap menggunakan kartu kendali," tegasnya kepada Radar Banjarmasin, kemarin.
Kegaduhan ini muncul sehari sebelumnya (29/6). Ketika Direktur Pemasaran Regional PT Pertamina Patra Niaga, Mars Ega Legowo mengatakan, penjualan LPG bersubsidi diam-diam telah diuji coba.
Bahkan sudah memasuki tahap keenam. "Waktunya relatif ya. Setelah registrasi BBM, dilanjutkan registrasi LPG," ujarnya.
Namun, Pertamina menyerahkan keputusan akhir pada pemerintah. "Apakah nanti pakai DTKS atau MyPertamina," tambah Legowo. (mof/gr/fud)
Editor : Muhammad Helmi