Kedatangan pimpinan DPRD tersebut, karena tidak tenang. Atas adanya rencana penghapusan tenaga honorer di Indonesia, yang bakalan berimbas juga di Kabupaten Kotabaru.
Saat di kementerian, Ketua DPRD Syairi Mukhlis dan didampingi dua Wakil Ketua DPRD Mukhni AF dan Muhammad Arif, langsung dipersilahkan untuk memberikan masukan ke kementerian.
Kepada wartawan di Kotabaru Sabtu (18/6) Ketua DPRD Kotabaru, Syairi Mukhlis menjelaskan terkait masukannya ke kementerian beberapa hari lalu. Yaitu memberitahu bahwa di Kabupaten Kotabaru sangat banyak honorer.
“Di Kotabaru tenaga honorer, baik guru, tenaga kesehatan maupun di SKPD. Dan jumlahnya, hampir tiga ribu orang. Tentu apabila ini terjadi penghapusan bakalan menjadi beban bagi daerah,” kecewanya.
Walaupun lanjutnya, solusi yang ditawarkan dengan mengangkat PPPK. Namun menurut Syairi ini juga pembebanan ke daerah karena gajinya dari daerah.
Kalau penghapusan tenaga honorer tetap dilakukan. Syairi berharap, ada kebijakan yang menguntungkan bagi Kotabaru. Yaitu terkait pengangkatan PPPK di tahun 2024 nanti, gaji dan tunjangannya agar dibebankan ke APBN melalui Dana Alokasi Umum (DAU).
“Saya mohon terkait pengangkatan PPPK nanti, yang berstatus honorer guru, nakes dan TNP di SKPD agar juga bisa langsung lulus otomatis,” harapnya. (Jum)
