Laboratorium pemeriksaan Covid-19 milik pemerintah mulai kewalahan. Jumlah sampel yang mereka terima saban harinya semakin banyak. Ada peluang pemeriksaan dari lab swasta, sayangnya pengujian spesimen ke lab swasta masih terlalu mahal.
----
Kepala Balai Besar Teknik Kesehatan Lingkungan dan Pengendalian Penyakit (BBTKLPP) Banjarbaru Slamet Mulsiswanto sedang resah. Dia mengatakan, ada kemungkinan spesimen yang dikirim tak mampu ditangani lab plat merah itu.
Sejak memasuki Mei 2020, rata-rata mereka menerima 320 sampel per hari dari Kalsel dan Kalteng. Padahal, pada April 2020 sampel yang diterima dari dua provinsi tersebut hanya sekitar 80-an setiap harinya. "Sementara kemampuan alat PCR (polymerase chain reaction) kami hanya mampu memeriksa 134 sampel per hari," katanya kepada Radar Banjarmasin, kemarin.
Karena kemampuan alat tak sebanding dengan jumlah sampel yang diterima, dia mengungkapkan saat ini masih ada 2.276 sampel yang harus menunggu giliran untuk diperiksa. Yakni, 264 dari Kalteng dan 2.012 dari Kalsel. "Kalau total sampel yang sudah kami periksa sejak awal beroperasi sudah 5.053," ungkapnya.
Jadi secara keseluruhan, dia menyebut, jumlah sampel yang sudah mereka terima sejak awal beroperasi sebanyak 7.329. "Rinciannya, dari Kalsel sebanyak 6.143 sampel dan Kalteng, 1186," sebutnya.
Laboratorium pemeriksaan Covid-19 di BTKLPP Banjarbaru di Jalan Mistar Cokrokusumo, Kelurahan Sungai Besar ini sendiri mulai beroperasi sejak 4 April 2020. Di mana, awalnya hanya melayani sampel dari Kalsel. Namun, beberapa pekan kemudian juga menerima spesimen dari Kalteng. "Tapi, Kalteng sudah mulai mengurangi pengiriman sampel sejak pekan lalu. Sekarang tinggal menunggu sisa yang belum diperiksa," ujar Slamet.
Dia menyampaikan, selama ini yang paling banyak mengirim sampel memang Kalsel. Di mana, rata-rata bisa mengirim 200 hingga 300 sampel setiap hari. "Kalau daerahnya, sampel paling banyak dari Tanah Bumbu, Banjarmasin, Tanah Laut, Kotabaru dan Tapin," ucapnya.
Lalu langkah apa yang dilakukan agar tak kewalahan lagi dalam memeriksa spesimen Covid-19? Dia menuturkan bahwa BBTKLPP Banjarbaru telah membeli alat PCR baru, agar semakin banyak sampel yang bisa diperiksa. "Doakan, minggu nanti alatnya sudah tiba," tuturnya.
BBTKLPP Banjarbaru sendiri saat ini baru memiliki dua unit PCR, dengan 12 petugas. Dengan sumber daya yang ada tersebut, mereka bekerja memeriksa sampel Covid-19 sebanyak dua shift setiap harinya.
Dengan dua shift itu, kata Slamet, dalam sehari laboratorium mampu memeriksa 100 lebih sampel. Karena setiap PCR, satu shift-nya bisa mengeluarkan hasil 34 sampel. "Kalau dua PCR, setiap shift kami bisa memeriksa 68 sampel. Kalau dua shift, ada 100 lebih sampel yang bisa kami periksa," pungkasnya.
Berita baiknya, pemeriksaan sampel swab melalui tes Polymerase Chain Reaction (PCR), kini tidak lagi hanya dilakukan laboratorium Covid-19. Karena, sejumlah rumah sakit, maupun klinik di Kalsel sejak beberapa waktu terakhir telah membuka layanan tes PCR mandiri.
Salah satunya Rumah Sakit Daerah (RSD) Idaman Banjarbaru. Di mana, dalam beberapa hari terakhir surat mereka terkait mekanisme dan biaya pemeriksaan skrining PCR mandiri beredar di masyarakat.
Dalam surat tersebut disebutkan bahwa biaya tes PCR melalui RSD Idaman dipatok Rp2.485.000. Dengan rincian; biaya administrasi dan pemeriksaan dokter Rp85 ribu, pengambilan sampel PCR Rp600 ribu dan pemeriksaan PCR Rp1,8 juta.
Saat dikonfirmasi, Kepala Tata Usaha (TU) RSD Idaman, M Firmansyah membenarkan informasi tersebut. Dia mengungkapkan, mereka membuka layanan tes PCR bertujuan untuk mengakomodir masyarakat yang ingin bepergian menggunakan pesawat terbang.
"Karena ada kebijakan baru dari pemerintah, sekarang syarat untuk terbang harus punya hasil tes PCR. Dari situ, banyak masyarakat yang ingin bepergian datang ke kami menanyakan terkait tes PCR," bebernya.
Menurutnya, sangat perlu layanan tes PCR secara mandiri dibuka oleh RS maupun klinik. Sebab, sulit bagi penumpang melakukan tes di laboratorium pemeriksaan Covid-19 di Balai Besar Teknik Kesehatan Lingkungan dan Pengendalian Penyakit (BBTKLPP) Banjarbaru.
"Di BBTKLPP prosesnya pasti akan lambat. Karena melayani banyak sampel dari Pemprov Kalsel dan Kalteng. Sementara orang yang ingin bepergian pasti perlu hasil yang cepat," ujarnya.
Selain itu, Firman menyampaikan, tidak mungkin penumpang ikut dites di BBTKLPP Banjarbaru secara gratis. Pasalnya, tujuan tes hanya untuk kepentingan pribadi. Beda dengan pemerintah, yang mengirimkan sampel dari hasil traking, maupun tracing. "Keenakan penumpang, kalau tes PCR-nya gratis. Lalu, pulangnya ternyata membawa virus," ucapnya.
Pihaknya sendiri membuka layanan tes PCR, bekerjasama dengan salah satu laboratorium swasta: Prodia. Sebab, dia menyampaikan bahwa lab yang ada di RSD Idaman sertifikasinya belum cukup untuk melalukan tes swab. "Jadi, tarif pemeriksaan ditentukan oleh mereka. Karena mereka yang memeriksa sampel," ucapnya.
Ditambahkannya, kerjasama pemeriksaan diagnostik selama ini memang tidak bisa dilakukan di RSDI. Seringkali harus dilaksanakan di laboratorium luar. Baik milik pemerintah semisal laboratorium RSUD Ulin, laboratorium BBTKPL atau lab milik swasta diantaranya Prodia.
Kewenangan RSD Idaman sendiri, dia menyebut hanya melakukan swab atau mengambil sampel. Setelah itu, sampel dikirim ke lab swasta. "Untuk pengambilan swab juga ada tarifnya. Karena, petugas harus menggunakan APD dan lain-lain yang perlu biaya," sebutnya.
Lalu kenapa RSD Idaman tidak berusaha memeriksakan sendiri atau membeli alat diagnostiknya? Kepala Bidang Pelayanan dr Ani Rusmila menyampaikan, hal itu kembali kepada rasio kebutuhan. Karena menurutnya, jenis pemeriksaan tertentu yang tidak bisa dilakukan oleh RSD Idaman masih jarang. Sehingga tidak sebanding antara besarnya biaya pengadaan sarana prasarana dengan kebutuhan. "Oleh karena itu, kerjasama dengan laboratorium luar adalah pilihan paling masuk akal," katanya.
Sementara itu, Kasi Pelayanan Medik RSD Idaman, dr Siti Ningsih menegaskan bahwa pihaknya membuka layanan tes PCR secara mandiri bukan karena urusan duit. Melainkan, lantaran ingin mengakomodir masyarakat yang ingin bepergian menggunakan pesawat terbang.
"Ini berawal dari banyaknya orang yang datang ke kami mau PCR mandiri. Sementara kami tidak bisa mengakomodir ke BBTKLPP, karena ada kriteria tersendiri sebagai pasien," ujarnya.
Dia menambahkan, awalnya mereka mengarahkan masyarakat ke salah satu lab swasta: Prodia untuk melakukan tes PCR. Akan tetapi, lab tersebut tidak bisa menerima pasien. Hanya, mau menerima sampel. "Jadi, kami yang mengambil sampel swab. Lalu dikirim ke Prodia," tambahnya.
Namun, sebelum memberikan pelayanan pengambilan swab dia menyampaikan bahwa pihaknya telah berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan Kota Banjarbaru. "Kata mereka selama tidak menggunakan anggaran pemerintah silakan," ucapnya.
Lanjutnya, selain mereka sebenarnya juga ada rumah sakit dan klinik lain di Kalsel yang juga membuka layanan tes PCR mandiri. Dan itu sah-sah saja. "Lab yang memeriksa sampel dari mereka juga sama dengan lab yang bekerja sama dengan kami," ujarnya.
Ditanya, apakah sudah ada banyak masyarakat yang melakukan swab di RSD Idaman. Siti mengatakan, sejauh ini sudah ada sekitar delapan orang. Di mana, semuanya penumpang yang ingin berangkat ke Jakarta. "Karena kalau selain penumpang kami tidak melayani. Bahkan perusahaan mau kerjasama, tidak kami akomodir," paparnya.
Di sisi lain, Direktur RSDI dr. Hj. Endah Labati Silapurna meminta agar masyarakat tidak perlu khawatir. Sebab, untuk pasien yang masuk dengan status ODP dan PDP, pemeriksaan diagnostic semuanya ditanggung oleh pemerintah.
"Jadi tidak benar jika tarif pemeriksaan ini juga diberlakukan untuk pasien yang memang benar-benar harus diobati, RSDI sebagai rumah sakit pemerintah Kota Banjarbaru meskipun dengan Klasifikasi C, akan tetap berusaha memberikan yang terbaik, dan akan selalu terbuka terhadap kritik saran dari masyarakat," pungkasnya. (ris/ran/ema)
Editor : Muhammad Helmi