KOORDINATOR Sapda (Sentra Advokasi Perempuan, Difabel dan Anak), Fatum Ade menantang tamu peringatan Hari Disabilitas Internasional 2018 untuk merasakan pengalaman sebagai penyandang disabilitas. Meskipun hanya dalam hitungan menit.
Dua orang menyanggupi tantangan. Yakni Ketua TP PKK Banjarmasin, Siti Wasilah dan Danramil 1007-03/Banjarmasin Barat Mayor Czi Tandra Wideru.
Mata Tandra ditutup rapat dengan seikat kain hitam. Selayaknya orang buta, dia harus berjalan menggunakan bantuan sebilah tongkat.
Andaikan langkahnya tak dihalangi, Tandra sudah pasti menabrak kotak-kotak pengeras suara di samping panggung siring. "Meski cuma beberapa menit, saya merasakan dunia berubah menjadi sangat terbatas. Mau berjalan maju saja sulit dan takut," ungkapnya.
Sementara Wasilah memilih kursi roda. Dia menjajal ram (tanjakan miring) yang berada di samping bibir panggung. Saat turunan, Wasilah melaju dengan mulus. Tapi saat tanjakan, Wasilah dibuat ngos-ngosan.
Baru setengah perjalanan, Wasilah sudah meminta suaminya Wali Kota Banjarmasin, Ibnu Sina untuk membantu mendorong. "Ya Allah, berat banget!" kata Wasilah.
Bagi Fatum, pengalaman lima menit itu penting untuk memahami posisi penyandang disabilitas. Fatum sendiri pengguna tongkat kruk.
"Banyak yang nyinyir. Buat apa ram? Apalagi itu namanya guiding block? Fasilitas untuk difabel sering disebut pemborosan anggaran. Nah, sekarang mereka tahu betapa pentingnya ini bagi kami," tegasnya.
Perayaan HDI 2018 di Banjarmasin dimulai kemarin (1/12) pagi di Siring RE Martadinata dan ditutup hari ini (2/12). Peringatan mengusung tema "Kami Bisa, Kita Sama".
Hebatnya, Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI) dilibatkan secara penuh dalam kepanitiaan acara.
Selama Wasilah menggunakan kursi roda, ada pemakai kursi roda lain yang membimbingnya. Seorang lelaki berpeci bernama Ahmad Riyad.
Riyad bersyukur karena kesadaran atas kota inklusi kian membesar. Penyusunan anggaran dan perencanaan pembangunan kini lebih berpihak kepada mereka. Kondisi kian membaik.
Namun, diskriminasi masih terasa. Terutama saat hendak memasuki dunia kerja. "Tolong kepada pemerintah dan dunia swasta. Jangan pandang ijazah, pandanglah kemampuan dan kegigihan kami. Banyak kawan-kawan yang ditolak gara-gara ijazahnya cuma setara SMA," keluhnya.
Bukan cuma diskriminasi, bullying juga masih terasa. Tergambar dari pengalaman seorang bocah berusia sembilan tahun, Mutiara. Dia terpilih sebagai satu dari tiga Duta Anak Inklusi Banjarmasin yang dinobatkan kemarin.
"Pernah ada teman sekolah yang saling mengolok. 'Ih, kamu kok enggak bisa jalan sih.' Sedih banget mendengar bullying begitu," kata siswi Kelas IV SDN Kuin Selatan 4 tersebut.
Sebagai Duta Anak Inklusi, Mutiara bertekad untuk melawan praktik bullying atas teman-teman difabelnya. "Tugas saya untuk membela mereka. Saya akan jelaskan bahwa itu salah. Bahwa kita adalah saudara," imbuhnya.
Sementara itu, wali kota menegaskan komitmen Banjarmasin untuk menjadi kota inklusi sudah dimulai sejak tahun 2013. Persisnya sejak penerbitan Perda No 9 Tahun 2013 tentang Pemenuhan dan Perlindungan Hak Penyandang Disabilitas.
"Bahkan lebih dulu dari terbitnya Undang-Undang No 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas," ujarnya.
Ya, secara regulasi, Banjarmasin sudah berada di jalur yang tepat. Tapi, apakah kenyataan di lapangan juga begitu? "Saya akui banyak trotoar dan kantor pemerintahan yang belum akses difabel," jelas Ibnu.
Dia pun menginstruksikan kepada kantor-kantor pelayanan publik pemko untuk pelan-pelan memenuhi fasilitas ramah difabel tersebut. Tahun depan, dua kelurahan dijadikan percontohan. Yakni kantor Kelurahan Kuin Selatan dan Kelurahan Kelayan Barat. (fud/at/nur)
Editor : Arief