BANJARMASIN – Disharmoni kepala daerah dan wakilnya di Kalsel bisa jadi akan semakin meruncing gara-gara Pilpres. Potensi ini bisa terjadi karena pada Pemilihan Presiden tahun depan, banyak kepala daerah berbedanya afiliasi politik serta koalisi parpol dengan wakilnya.
Salah satu contoh di Kota Banjarmasin. Sang Walikota, Ibnu Sina dipastikan akan memberikan dukungan kepada pasangan Prabowo-Sandiaga. Maklum, dia adalah kader Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang mengusung pasangan ini.
Sementara sang wakil, Hermansyah adalah kader PDi-P yang sudah menyatakan akan memberikan dukungan penuh secara pribadi kepada pasangan Jokowi-Ma’ruf.
Untuk Pilpres tahun ini, banyak kepada daerah yang diprediksi yang akan memberikan dukungan secara pribadi ke Jokowi-Ma'ruf. Bahkan termasuk Gubernur Kalsel, yang notabene Ketua DPD Partai Golkar.
Ketua penasehat tim pemenangan Jokowi-Mar’ruf di Kalsel, Rudy Ariffin mengungkapkan ada 11 kepala daerah yang akan mendeklarasikan secara pribadi dukungan kepada Jokowi-Ma’ruf. Deklarasi sebutnya akan dilakukan 6 Oktober mendatang.
Semua kepala daerah atau wakilnya tersebut memberikan dukungan karena memang dilatari status mereka sebagai kader partai pengusung pasangan Jokowi-Ma’ruf.
Sebut saja Bupati Batola, Noormiliyani, dia adalah kader partai Golkar Kalsel, dan juga mantan Ketua DPRD Kalsel. Begitu pula Bupati Hulu Sungai Utara Abdul Wahid dan Bupati Balangan Ansahuriddin. Mereka adalah kader Golkar yang berhasil maju sebagai bupati melalui bendera partai pohon beringin.
Selain akan mendapat dukungan dari sang bupati, di Kalsel Jokowi-Mar’ruf dipastikan juga mendapat dukungan dari wakil kepala daerah. Seperti di Banjarbaru, Darmawan Jaya Setiawan yang menjabat sebagai wakil walikota adalah kader PPP yang juga sebagai partai koalisi Jokowi-Ma’ruf. “Tunggu saja nanti tanggal 6 Oktober mendatang, siapa yang akan ikut deklarasi memberikan dukungan," ucap Rudy yang menegaskan dukungan mereka diberikan sebagai pribadi dan kader parpol.
Lalu bagaimana dengan dukungan pasangan Prabowo-Sandi yang diusung Gerindra, PKS, PAN, Demokrat dan Partai Berkarya? Wakil Sekretaris tim pemenangan Prabowo-Sandi di Kalsel, Awan Subarkah mengungkapkan, kader mereka yang saat ini menduduki posisi kepala daerah juga dipastikan akan memberikan dukungan penuh terhadap Prabowo-Sandi.
Kader PKS yang menjabat sebagai kepala daerah di Kalsel adalah Walikota Banjarmasin, Ibnu Sina dan Syamsuri Arsyad, Wakil Bupati Hulu Sungai Selatan.
Dia menyatakan, meski nantinya mereka dijadikan juru kampanye tetap akan mengedepankan profesionalitas mereka sebagai kepala daerah. “Kami akan all out mengerahkan dukungan. Termasuk dua kepala daerah dari kader kami,” ucapnya.
Sementara itu, Ketua Bawaslu Kalsel Iwan Setiawan mengatakan pihaknya akan terus mengawasi para kepala daerah yang ikut dalam tim kampanye di Pemilu 2019 mendatang. Meski diperbolehkan, kepala daerah tetap dibatasi oleh aturan sesuai UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Salah satunya tidak diperbolehkan menjabat sebagai ketua tim kampanye.
Pengawasan juga dilakukan untuk memastikan para kepala daerah tidak menggunakan fasilitas negara saat melakukan kampanye. Larangan ini termuat pada Pasal 304 ayat (1) UU No 7 tahun 2017 tentang Pemilu.
Fasilitas yang dimaksud ialah sarana mobilitas, seperti kendaraan dinas, gedung kantor, rumah dinas, rumah jabatan milik pemerintah, sarana perkantoran, sandi/telekomunikasi radio daerah dan milik pemerintah. Serta fasilitas lainnya yang dibiayai oleh APBN atau anggaran pendapatan dan belanja daerah. “Kami memang tak ada tim khusus, tapi pengawasan dari bawah hingga ke atas akan terus dilakukan,” tegas Iwan kemarin.
Iwan menegaskan, jika terbukti salah satu kepala daerah kedapatan menggunakan fasilitas negara, ancamannya sangat berat, yakni bisa membatalkan pasangan calon. “Ini yang perlu diperhatian, jangan coba-coba,” ucapnya. (mof/ay/ran)
Editor : Arief