Menyusuri Blok Batu Tangga di Pegunungan Meratus

Menyusuri empat desa, dua gua dan satu gunung di Blok Batu Tangga. Inilah laporan dari jantung konflik Pegunungan Meratus. Kisah orang-orang biasa yang bertahan menolak godaan tambang. Alasannya, khawatir sungai dirusak dan kehilangan tanah kelahiran.

Penulis:

SYARAFUDDIN

IGNASIUS Jonan mungkin tak pernah membayangkan dampaknya. Ketika Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral itu meneken surat izin menambang batu bara di Blok Batu Tangga, Pegunungan Meratus, Kabupaten Hulu Sungai Tengah (HST).

Surat tertanggal 4 Desember 2017 itu mengguncang Kalimantan Selatan. Jalan raya hingga media sosial sontak riuh. Dari rentetan unjuk rasa, kampanye tagar #savemeratus, hingga penggalangan tanda tangan untuk petisi penolakan di laman change.org.

Semua angkat bicara. Dari mahasiswa, akademisi, aktivis lingkungan, jurnalis, birokrat hingga politisi. Melalui megafon, seminar dan kolom surat kabar. Semua kompak menolak per­tambangan. Terpusat di ibu kota provinsi, Banjarmasin.

Menjadi pertanyaan, ke mana suara penghuni Meratus? Diam-diam, kami merancang liputan panjang dan mendalam. Ekspedisi kecil menyusuri Blok Batu Tangga. Memberi wadah yang layak bagi penghuni Meratus untuk bicara dan dibaca.

Akhirnya saya yang terpilih untuk penugasan ini, tak perlu dibicarakan. Semasa kuliah saya bukan anggota Mapala (Mahasiswa Pencinta Alam). Hanya karena senang memanggul ransel merek peralatan outdoor ternama, bukan berarti saya pendaki ulung.

Ketika ekspedisi dimulai, Senin (21/1), unjuk rasa masih terus terjadi. Menaiki sepeda motor, dari Banjarmasin saya berken­dara sejauh 157 kilometer menuju Barabai, ibu kota Kabupaten HST.

Setiba di Barabai, saya menginap di kontrakan Zepi Al Ayubi. Dia reporter Radar Banjarmasin untuk wilayah HST. Zepi ­mengenalkan saya pada Zulkipli Alghifari, 26 tahun. Ditemani kopi susu, kami diskusi pemetaan wilayah liputan.

Kipli, sapaan akrabnya, sudah sering memandu turis lokal atau mancanegara untuk menjelajahi Meratus. Lahir di Desa Cukan Lipai, HST, dia mengenal baik wilayah Blok Batu Tangga. Beberapa pemuda di sana teman-temannya semasa sekolah.

Setelah menyimak harapan kami atas liputan ini, Kipli langsung paham. Dia mengajukan nama-nama desa, gua dan gunung yang mesti didatangi. Semua terdengar asing. Kami manggut-manggut saja, tak berani menyela. Yang pasti, semua lokasi harus dilibas dalam waktu kurang dari sepekan.

Sebagai informasi awal, Blok Batu Tangga mencakup Desa Batu Tangga, Nateh dan Pembakulan di Kecamatan Batang Alai Timur. Luas blok ini 1.660 hektare. Sebagian besar adalah hutan. Sisanya permukiman, sawah, dan sungai.

Pemegang izin tambang adalah Mantimin Coal Mining (MCM), perusahaan asal India. MCM belum menambang karena terganjal Amdal yang tertahan di pemerintah daerah. Blok kedua, Blok Juai-Upau, berada di Kabupa­ten Balangan dan Tabalong. Jika ditotal, dua blok ini luasnya mencapai 5.908 hektare. 

Lalu, mengapa hanya HST yang diributkan? Sederhana, HST ibarat benteng terakhir. Ketika alam kabupaten lain sudah compang-camping akibat tambang, HST masih utuh.

Contoh kerusakan, dalam beberapa tahun terakhir, berlibur ke danau menjadi tren. Sebutlah Danau Biru di Pengaron. Padahal, danau-danau itu dulunya kawah tambang yang lalai dari reklamasi. Sisa kerusakan lingkungan menjadi objek wisata. Lucu bukan?

Bagi orang Kalimantan, Meratus juga disebut dengan takzim. Ba­yangkan, pegunungan ini membentang sejauh 600 kilometer persegi. Melintasi Kabupaten Banjar, Tapin, Hulu Sungai Selatan, Balangan, Tabalong, Kotabaru, Tanah Laut dan tentunya HST. Sebagian kaki-kaki Meratus juga masuk wilayah Kalimantan Timur dan Tengah.

Jika Blok Batu Tangga begitu diidam-idamkan penambang, bisa dimaklumi. Pusat Sumber Daya Geologi pernah meneliti potensi tambang di Batang Alai Timur. Hasilnya, terdeteksi cadangan batu bara sebesar 15 juta ton dengan nilai panas 5-6 ribu kcal per kilogram.

Hitungan kasar, satu ton batu bara sekarang dihargai 94 dolar. Ambil kurs Rp13 ribu per dolar. Dikalikan 15 juta ton, maka diperoleh angka Rp18,33 triliun. Nominal ini setara tiga kali lipat APBD Kalsel 2018!

Kembali pada ekspedisi. Kami bertiga sepakat memulai perjalanan pada Selasa (22/1) pagi. Pembagian tugas, Zepi mengumpulkan data dari instansi setempat. Sementara saya ditemani Kipli mengumpulkan wawancara dan foto di lapangan.

Tujuan pertama adalah Desa Nateh, satu jam perjalanan dari Barabai. Di sini, batu bara disebut batu harang. Karena berwarna hitam. Kami mencari tokoh masyarakat setempat, Amang Andur. Nama aslinya Arbaini. Pria 60 tahun itu sehari-hari menyadap karet. Putri tunggalnya sedang kuliah di Banjarmasin.

Andur sudah biasa menerima pendaki atau peneliti yang butuh tempat bermalam. Yang paling dia kenang, seorang perempuan asal Tiongkok. Menginap selama sebulan penuh di Nateh pada tahun 2014.

Masyarakat menertawakannya karena dua hal. Pertama, subjek penelitiannya adalah tungau. Ya, tungau yang itu. “Kerjanya keluar masuk gua. Tungau dimasukkan ke dalam gelas-gelas kaca. Kami geleng-geleng kepala melihatnya,” kisahnya.

Kedua, si cewek itu terpaksa meneliti seorang diri. Lantaran rekan kerjanya memilih bertahan di Banjarmasin. Ketakutan diajak memasuki Nateh gara-gara salah asupan informasi. “Katanya orang pedalaman Kalimantan masih suka makan daging manusia,” ujarnya terbahak.

Kakek dua cucu itu juga anggota ORARI, Organisasi Radio Amatir Indonesia. Di gelombang frekuen­si, dia punya nama julukan Abah Nateh. Beberapa kali terlibat aksi penyelamatan saat ada laporan pendaki yang tersesat di gunung.

Diminta pendapat soal tambang, Andur merasa geli. Juni 2017 kemarin di Tanah Laut, mewakili masyarakat Nateh, Andur menerima SK dari Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan. SK tertanggal 21 April 2017 itu adalah izin pengelolaan hutan desa seluas 1.507 hektare. Rinciannya, hutan lindung seluas 251 hektare dan hutan produksi tetap seluas 1.256 hektare.

“Bapak Joko Widodo sendiri yang menyerahkan. Jadi, hebat siapa antara menteri sama presiden?” ujarnya. Artinya, terjadi “tumpang tindih” SK dua kementerian pada kawasan yang sama.

Andur yakin, 90 persen masyarakat Nateh menolak tambang. Argumennya kuat. Nateh dan desa di sekitarnya bergantung pada Sungai Batang Alai sebagai sumber air bersih. Limbah tambang sudah pasti merusak sungai. HST dialiri dua sungai penting. Selain Batang Alai, juga ada Sungai Barabai.

Dia juga ngeri mendengar kisah sedih dari daerah tetangga. Cerita warga yang menjual kebun, sawah dan rumah kepada penambang. Menerima ganti rugi miliaran rupiah dan menjadi orang kaya mendadak.

Sebagian lupa diri. Berfoya-foya hingga jatuh miskin. Akhir cerita, bingung mau bekerja apa karena tanah sudah dijual. “Kami yang tua enak, sebentar lagi mati. Kasihan yang masih muda. Kami jual tanah buat tambang, mereka dapat apa,” bandingnya.

Penduduk Nateh berjumlah 1.173 jiwa. Mata pencaharian utama di sini berkebun karet dan menanam padi. Segelintir yang nekat memilih menjadi pemecah batu. Mengingat alam Nateh yang dipagari pegunungan karst. Seperti Bukit Nateh, Mangkun, Kukup, Sawar, dan Punu.

Andur mengajak kami jalan-jalan ke Gua Kukup. Lokasinya persis di bawah bukit dengan nama yang sama. Lorongnya gelap dan lembap dengan panjang hampir dua kilometer. Untuk main ke gua itu, mesti izin dulu pada warga. Bukan apa-apa, di atas banyak pekerja pemecah batu.

Jangan coba-coba mendekat jika mereka sedang bekerja. Batu dijatuhkan ke bawah. Untuk dipecah-pecah lagi menjadi serpihan kecil dan dijual ke kota. Setidaknya sudah empat orang tewas. Baik yang kejatuhan batu ketika sedang berjalan di bawah bukit. Ataupun pekerja yang tergelincir dari atas bukit. 

Ketika diajak masuk gua, muka Andur berubah pucat. Ia mematung berdiri di depan mulut gua. Masyarakat percaya, gua ini dijaga seorang penunggu gaib. Kipli pun dengan bijak menolak ajakan saya untuk masuk. “Jika warga sini saja tak berani masuk, kenapa kita harus nekat,” tegurnya.

Terlepas dari kisah seram itu, Gua Kukup punya cadangan air melimpah dari Sungai Batang Alai. Airnya bening dan dingin. Arusnya lumayan jeram. Dibiayai dana desa, mulut gua dipasangi mesin pompa. Air sungai disedot ke dalam galon berkapasitas 6.500 liter. Sehari galon itu diisi dua kali. Air kemudian dialirkan ke permukiman dengan jaringan pipa dua inch.

Penjaga mesin pompa, Alimuddin menjelaskan untuk tiap keran di halaman rumah, satu kepala keluarga dimintai iuran Rp20 ribu per bulan. Jika ingin keran air masuk dapur atau kamar mandi, dikenai tarif tambahan Rp3 ribu per meter kubik air.

“Bukan hanya untuk minum. Stok ini juga penting untuk menghalau kebakaran. Soalnya pos pemadam kebakaran jauh di luar desa,” ungkap pemuda 25 tahun tersebut. Melihat jaringan pipa ini, saya paham mengapa Sungai Batang Alai begitu dicintai masyarakat.

Menjelang azan Magrib, kami mandi di Sungai Batang Alai. Sedangkan Andur pulang duluan untuk menyiapkan makan malam. Menunya sarden kalengan, mi goreng dan nasi panas. Dengan perut kenyang, kami rebahan di depan televisi. Menonton acara audisi penyanyi dangdut. “Hidup kami sudah cukup...” kata Andur sayup-sayup. Saya tak mendengar lanjutan kalimatnya karena mata sudah tertutup.

Alam Nateh Pernah Disedot

Kukuh menentang tambang, bukan berarti Nateh tak pernah tersentuh eksplorasi. Cerita ini berulang kali saya dengar dari mulut warga Desa Nateh, Pembakulan, hingga Desa Pihandam yang masuk wilayah kecamatan tetangga, Limpasu.

Yang pertama kali menceritakannya adalah Amang Upir alias Wahidi. Lelaki 55 tahun ini punya lima cucu. Sehari-harinya adalah bertani. Istilah orang sini manugal, menanam padi di lereng gunung yang curam. Kami ngobrol di sebuah pondokan yang dulunya warung kopi.

Tak jauh dari Nateh, warga me­ngenal situs bernama Samprung. Di sini masih bisa ditemui sisa-sisa pengeboran  sumur minyak. Pipa-pipa tua menancap di atas tanah, sisanya berserakan. Banyak yang hilang, diambil warga untuk dijual ke pedagang loakan. “Kalau pipanya digoyang, keluar lelehan minyak mentah,” kisahnya.

Menurut cerita tetua desa, pengeboran terjadi pada zaman penjajahan. Dikisahkan, para insinyur dan pekerja itu datang ke Nateh dengan menaiki helikopter. Mengingat kala itu belum ada aspal. Antar desa hanya terhubung jalan setapak yang menanjak.

“Entah Belanda atau Jepang, kepala padang (kepala hutan) yang terakhir sudah meninggal dunia,” ujar Upir. Ada saja yang membawa pulang luberan minyak mentah dari Samprung. Sebagian percaya, mi­nyak berwarna hitam itu bisa menjadi obat oles untuk penyakit kulit.

Tanpa kehadiran perusahaan batu bara sekalipun, warga sebenar­nya sudah cukup pusing. Berhadapan dengan maraknya penamba­ngan pasir sirtu milik orang luar desa. Sebagian bantaran sungai mulai rusak. Dampak terdekat, aspal di jalan desa terkelupas dan berlubang. Akibat didera lalu lintas truk pengangkut bahan material. Terakhir kali warga menikmati jalan mulus setahun silam.

Irigasi Batang Alai Bakal Mubazir

Usai berkemas, kami pamitan dengan Andur. Beralih ke Desa Batu Tangga. Inilah gerbang Batang Alai Timur. Antara Nateh dan Batu Tangga dipisahkan Desa Labuhan. Dua desa yang disebut pertama dihuni Suku Banjar, yang disebut terakhir dihuni Suku Dayak.

Kepala Desa Batu Tangga adalah Kormansyah, 50 tahun. Posturnya tinggi kekar. Rahangnya kotak dan keras. Ketika menyapa suaranya menggelegar. Saya sampai salah mengira dirinya anggota TNI.

Korman juga menyuarakan penolakan, bahkan lebih tegas. “Semua pembakal (kepala desa) se-Batang Alai Timur sudah membubuhkan tanda tangan untuk menolak tambang,” tegasnya.

Senada dengan alasan masyarakat Nateh, tambang bakal merusak daerah tangkapan air yang selama ini menjaga Sungai Batang Alai. “PDAM (Perusahaan Daerah Air Minum) saja mengambil air baku dari sini. Silakan ditambang, tapi Barabai harus siap meminum air keruh,” imbuhnya.

Intake PDAM persis berada di Daerah Irigasi Batang Alai. Pintu air dibangun di perbatasan dua kecamatan, Batang Alai Selatan dan Timur. Lewat irigasi, Sungai Batang Alai mengairi 6.600 hektare lahan sawah. Ada lima kecamatan yang bakal mengalami krisis air jika ekosistem sungai dirusak. “Tak di­tambang saja karam (banjir), apalagi kalau ditambang,” tukasnya.

Izin tambang dari Kementerian ESDM juga terkesan menghambur-hamburkan uang negara. Pasalnya, irigasi ini sudah menelan investasi setengah triliun rupiah. Untuk pembebasan saja, APBN mengucurkan Rp205 miliar demi lahan seluas 110 hektare. Irigasi juga belum rampung. Proyeknya masih digenjot. Sepanjang perjalanan pulang, saya menyaksikan alat-alat berat bekerja membelah dan menyiring jalur irigasi.

Secara tak sengaja, Kipli berpapasan dengan teman sekolahnya, Rudini. Pemuda 26 tahun ini pe­riang, suaranya cempreng. Namun, rautnya mendadak murung ketika disinggung perihal tambang. Dia rupanya punya kenangan tersendiri.

Dua dekade silam, saat masih bocah, Rudini menyaksikan orang-orang perusahaan mendaki ke atas gunung. Mengebor dan mengambil sampel tanah. “Katanya perlu dua puluh tahun lagi hingga batu baranya matang. Dulu cuek saja. Sekarang baru sadar makna peristiwa itu,” kenangnya.

Rudini enggan desanya ditambang. Dia tak percaya dengan iming-iming kesejahteraan yang ditawarkan bisnis pertambangan. “Katanya bisa membuka lapangan pekerjaan baru. Bohong! Paling banter kami disuruh jadi satpam atau sopir truk,” cecarnya. (fud/at/nur)