PELAIHARI - Tahun Anggaran (TA) 2024 sudah mendekati penghujung tahun. Hingga akhir Oktober ini APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) di wilayah Kabupaten Tanah Laut (Tala) telah terealisasi sebesar Rp1,989,02 miliar atau 88,7 persen dari seluruh alokasi sebesar Rp2,24 triliun.
Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Pelaihari, Muhammad Falih Ariyanto mengungkapkan kinerja belanja mengalami akselerasi yang cukup signifikan dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Di mana terdapat pertumbuhan belanja negara sampai dengan 26,1 persen dibandingkan tahun 2023.
Diungkapkannya, belanja negara di Bumi Tuntung Pandang terdiri dari alokasi belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp287,71 miliar dan telah tersalurkan kepada 29 satuan kerja di Tala senilai Rp231,67 miliar atau 80,5 persen.
Kemudian alokasi transfer ke daerah untuk Kabupaten Tala sebesar Rp1,954,71 miliar dan telah tersalurkan ke rekening kas umum daerah dan rekening kas desa sebesar Rp1,757,34 miliar atau 89,9 persen.
“Baik belanja Pemerintah Pusat dan belanja transfer ke daerah mengalami pertumbuhan penyerapan yang positif jika dibandingkan dengan alokasi belanja tahun yang lalu, yaitu sebesar 6,3 persen dan 29,3 persen,” ungkapnya, Jumat (8/11/2024).
Lebih lanjut, Falih mengungkapkan alokasi pagu belanja negara di akhir Oktober ini mengalami peningkatan 0,7 persen atau senilai Rp15,6 miliar jika dibandingkan dengan posisi pagu belanja negara di bulan September 2024.
Kenaikan pagu alokasi pagu tersebut seluruhnya merupakan kenaikan pagu belanja Pemerintah Pusat yang dikontribusi oleh penambahan alokasi belanja barang sebesar Rp15,02 miliar dan belanja modal sebesar Rp1,45 miliar.
“Penambahan belanja barang tersebut merupakan tambahan alokasi untuk pelaksanaan tahapan Pilkada tahun 2024 dan penambahan alokasi untuk kegiatan yang dibiayai dari Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang telah memenuhi target penerimaannya,” katanya.
“Untuk penambahan modal seluruhnya berupa tambahan alokasi untuk pengadaan peralatan dan mesin pada beberapa satker yang berasal dari pergeseran anggaran dari masing-masing kantor pusatnya,” tambahnya.
Selanjutnya, dia mengungkapkan terkait kinerja penyaluran transfer ke daerah, di mana sampai dengan periode Oktober 2024 menunjukan progres yang sangat baik. Menurutnya beberapa jenis transfer ke daerah seperti DAK (Dana Alokasi Khusus) Fisik dan DAK Non Fisik, serta Dana Bagi Hasil ke Daerah telah diselesaikan diawal waktu.
“Kami apresiasi atas upaya Satker dan Pemda dalam melakukan percepatan penyerapan anggaran dan pemenuhan dokumen persyaratan salur transfer ke daerah,” ujarnya.
Oleh karena itu, Falih pun berharap strategi yang telah diupayakan ini bisa membuat pelaksanaan tahun anggaran 2024 berjalan efektif yaitu melalui pelaksanaan lelang dan penetapan kontrak PraDIPA, serta kepatuhan terhadap regulasi dalam penyelesaian tagihan memberikan dampak yang signifikan terhadap akselerasi penyerapan anggaran.
“Potensi penumpukan penyerapan anggaran di akhir tahun dan kegagalan dalam penyaluran transfer ke daerah karena adanya keterlambatan dokumen syarat salur diharapkan dapat dihindari, sehingga Satker dan Pemda agar terus secara intensif berkoordinasi dengan KPPN sebagai bentuk mitigasi atas risiko tersebut,” tutupnya.
Editor : Fauzan Ridhani