alexametrics
27.1 C
Banjarmasin
Sunday, 14 August 2022

Dewan: ‘PKL di Seberang Bandara Harusnya Dibina, Bukan Dibinasakan’

BANJARBARU – Berniat melayangkan Surat Peringatan Kedua atau SP 2 ke PKL di seberang bandara. Aparat gabungan dari Satpol PP dan unsur TNI-Polri sempat beradu argument dengan anggota dewan.

Kejadian ini terjadi pada Kamis (28/7) siang. Lokasinya di salah satu warung PKL yang berjualan di sepanjang Jalan A Yani Kilometer 26, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru. Tepatnya di seberang bandara Syamsudin Noor.

Rencananya, pihak aparat akan melayangkan SP 2 kepada PKL. Teguran ini dimaksudkan agar pedagang bisa mengosong area tersebut. Sebelumnya diketahui, bahwa Satpol PP sudah memberikan SP 1 untuk para PKL.

Adu argumen tak terelakkan di salah satu meja pedagang. Hal ini terjadi ketika Kasi Opsdal Satpol PP Banjarbaru, Yanto Hidayat berhadapan dengan Wakil Ketua Komisi III DPRD Banjarbaru, Emi Lasari.

Emi sendiri diketahui berada di pihak pedagang. Sementara aparat mengaku menjalankan prosedur terkait aktivitas yang dianggap tak berizin dari PKL di kawasan sana.

Menurut Kasi Opsdal Satpol PP Banjarbaru, Yanto Hidayat, SP 2 ini berlaku selama 14 hari ke depan. Apabila tetap tak digubris, maka akan turun SP 3 yang artinya akan ada eksekusi penertiban.

Baca Juga :  Sepekan, Penumpang Pesawat Bertambah 5 Ribu Lebih

“Tentu kita mengharapkan yang aman, nyaman dan damai. Hari ini kita menjalankan tugas menyampaikan SP 2 kepada pedagang,” katanya.

Soal pedagang yang menolak dan tak mau menandatangani surat tersebut. Yanto menyebut jika pada dasarnya pihak ya sudah sesuai SOP yang berlaku.

“Soal tidak ditandatangani, ini kita menyampaikan dan melayangkan SP 2. Yang penting mereka menerima. Jadi nanti kita harap semuanya bisa kondusif,” tegasnya.

Sementara itu, Emi Lasari menyayangkan atas kedatangan para aparat ini. Emi menilai jika tindakan ini terkesan langkah yang cukup represif dari Pemko kepada PKL.

Ia mengaku jika mengetahui bahwa pihak PKL sudah bersurat ke Balai Kota soal kondisi ini. Terutama meminta adanya penundaan untuk penertiban lapal PKL di seberang bandara.

“Iya, kawan-kawan PKL menceritakan kalau mereka sudah bersurat untuk meminta penundaan sampai ada satu solusi yang juga berpihak kepada mereka,” katanya.

Baca Juga :  Dibanding Musim Mudik Tahun Lalu, Penumpang Pesawat Tumbuh 339 Persen

Emi menegaskan jika ia akan berdiri bersama pedagang. Hal ini ujarnya setidaknya sampai ada solusi kongkret dan bijak atas polemik PKL ini.

“Harus ada solusi, jangan sampai masyarakat yang ingin mencari nafkah di sini jadi korban atas ketidakjelasan status mereka,” kritiknya.

Emi mengaku bahwa ia mendapatkan informasi jika sebelumnya sudah ada negosiasi antara PKL dengan pihak Angkasa Pura I Cabang Bandara Internasional Syamsudin Noor selaku yang punya lahan.

Dalam negosiasi ini, PKL beber Emi bermaksud dan memohon ingin meminjamkan lahan kosong yakni tepatnya di lokasi eks Subur Grup untuk para PKL.

“Nah semestinya Pemko bisa menjembatani ini dan mencari solusinya seperti apa. Karena mereka (Pemko) harusnya punya tanggungjawab membina PKL ini, biar ada solusi bersama,” tegasnya.

Emi juga menilai bahwa PKL terkesan dilempar sana sini. Ia meminta agar Pemko serius mencarikan solusi bagi para PKL yang ada.

“PKL ini harusnya dibina, bukan dibinasakan. Nah ini yang harus dicari jalan keluarnya,” tutupnya. (rvn/ij/bin)

BANJARBARU – Berniat melayangkan Surat Peringatan Kedua atau SP 2 ke PKL di seberang bandara. Aparat gabungan dari Satpol PP dan unsur TNI-Polri sempat beradu argument dengan anggota dewan.

Kejadian ini terjadi pada Kamis (28/7) siang. Lokasinya di salah satu warung PKL yang berjualan di sepanjang Jalan A Yani Kilometer 26, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru. Tepatnya di seberang bandara Syamsudin Noor.

Rencananya, pihak aparat akan melayangkan SP 2 kepada PKL. Teguran ini dimaksudkan agar pedagang bisa mengosong area tersebut. Sebelumnya diketahui, bahwa Satpol PP sudah memberikan SP 1 untuk para PKL.

Adu argumen tak terelakkan di salah satu meja pedagang. Hal ini terjadi ketika Kasi Opsdal Satpol PP Banjarbaru, Yanto Hidayat berhadapan dengan Wakil Ketua Komisi III DPRD Banjarbaru, Emi Lasari.

Emi sendiri diketahui berada di pihak pedagang. Sementara aparat mengaku menjalankan prosedur terkait aktivitas yang dianggap tak berizin dari PKL di kawasan sana.

Menurut Kasi Opsdal Satpol PP Banjarbaru, Yanto Hidayat, SP 2 ini berlaku selama 14 hari ke depan. Apabila tetap tak digubris, maka akan turun SP 3 yang artinya akan ada eksekusi penertiban.

Baca Juga :  Setiap Hari ada Pendaftar Haji di Banjarbaru, Waktu Tunggu Sampai 36 Tahun

“Tentu kita mengharapkan yang aman, nyaman dan damai. Hari ini kita menjalankan tugas menyampaikan SP 2 kepada pedagang,” katanya.

Soal pedagang yang menolak dan tak mau menandatangani surat tersebut. Yanto menyebut jika pada dasarnya pihak ya sudah sesuai SOP yang berlaku.

“Soal tidak ditandatangani, ini kita menyampaikan dan melayangkan SP 2. Yang penting mereka menerima. Jadi nanti kita harap semuanya bisa kondusif,” tegasnya.

Sementara itu, Emi Lasari menyayangkan atas kedatangan para aparat ini. Emi menilai jika tindakan ini terkesan langkah yang cukup represif dari Pemko kepada PKL.

Ia mengaku jika mengetahui bahwa pihak PKL sudah bersurat ke Balai Kota soal kondisi ini. Terutama meminta adanya penundaan untuk penertiban lapal PKL di seberang bandara.

“Iya, kawan-kawan PKL menceritakan kalau mereka sudah bersurat untuk meminta penundaan sampai ada satu solusi yang juga berpihak kepada mereka,” katanya.

Baca Juga :  Dibanding Musim Mudik Tahun Lalu, Penumpang Pesawat Tumbuh 339 Persen

Emi menegaskan jika ia akan berdiri bersama pedagang. Hal ini ujarnya setidaknya sampai ada solusi kongkret dan bijak atas polemik PKL ini.

“Harus ada solusi, jangan sampai masyarakat yang ingin mencari nafkah di sini jadi korban atas ketidakjelasan status mereka,” kritiknya.

Emi mengaku bahwa ia mendapatkan informasi jika sebelumnya sudah ada negosiasi antara PKL dengan pihak Angkasa Pura I Cabang Bandara Internasional Syamsudin Noor selaku yang punya lahan.

Dalam negosiasi ini, PKL beber Emi bermaksud dan memohon ingin meminjamkan lahan kosong yakni tepatnya di lokasi eks Subur Grup untuk para PKL.

“Nah semestinya Pemko bisa menjembatani ini dan mencari solusinya seperti apa. Karena mereka (Pemko) harusnya punya tanggungjawab membina PKL ini, biar ada solusi bersama,” tegasnya.

Emi juga menilai bahwa PKL terkesan dilempar sana sini. Ia meminta agar Pemko serius mencarikan solusi bagi para PKL yang ada.

“PKL ini harusnya dibina, bukan dibinasakan. Nah ini yang harus dicari jalan keluarnya,” tutupnya. (rvn/ij/bin)

Most Read

Artikel Terbaru

/